Banyak Pejabat Papua Belum Lapor LHKPN | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Banyak Pejabat Papua Belum Lapor LHKPN

Headline Penulis  Rabu, 10 Agustus 2016 16:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Para Bupati se Papua saat mengikuti pertemuan bersama KPK di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, pekan kemarin.

 

JAYAPURA,- Pejabat negara yang bertugas di Provinsi Papua banyak yang membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dari data Inspektur Papua, baru dua persen pejabat negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Melihat hal itu, Pemerintah Provinsi Papua berencana akan menyusun Peratura Gubernur (Pergub) tentang LHKPN.
Inspektur Papua Anggiat Situmorang menyatakan, pihaknya segera menyusun regulasi terkait sanksi LHKPN agar pejabat di Papua dapat memenuhi tanggungjawabnya.
"Kami akan coba susun regulasi agar  menjadi bagian yang wajib ditaati oleh pejabat wajib LHKPN. Akan kami susun sanksinya bagi yang tidak taat," tegas Anggiat Situmorang.
Namun, kata dia, Untuk memaksimalkan jumlah wajib LHKPN yang melapor, maka terlebih dahulu diberikan coaching dalam pengisian data laporan.  Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi terkait rumitnya proses pengisian dan kurangnya pemahaman wajib LHKPN dalam pengisian.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran LHKPN KPK RI untuk melaksanakan training of trainer pembimbing pengisian form LHKPN," ujarnya
Ia menjelaskan, selain mengatur tentang LHKPN juga akan mengatur mengenai hal-hal yang harus dilaporkan dan mengatur masalah sanski.
“Sebelumnya tidak ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan. Ini yang sementara kami bahas masalah sanksi ini, namun jangan kita membuat sanski yang terlalu membuat kita susah,” tandasnya.
Bahkan dalam penyusunan tersebut juga akan memuat sesuai arahan KPK mengenai sampai lingkup SKPD mana yang akan ikut mendaftar LHKPN ini.
“Kemungkinan sampai eselon III akan yang melaporkan harta kekayaan, jika sampai eseloan III berapa jumlah pegawai yang melaporkan akan dilihat dari berapa persen yang ikut dari yang sudah menyampaikan peraturan,” tandasnya.
Ia menjelaskan, masih minimnya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melaporkan LHKPN karena masih minimnya kesadaran serta ada yang belum paham.
“Bulan Oktober, KPK akan kembali untuk memantau perkembangan LHKPN ini. Saya akan sampaikan kepada pak Sekda untuk menghimbau semua kepala SKPD untuk melaporkan harta kekayaan mereka,” ucap Anggiat Situmorang.
Sebelumnya, Direktur LHKPN KPK, Cahya Harefa berharap, sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya menyetor LHKPN agar bukan sebatas ancaman. Agar para penyelenggara negara tidak malas-malasan dalam membuat LHKPN nya.
"Jangan hanya menjadi ancaman, tapi tidak dilaksanakan. Ini juga bisa diturunkan dalam bentuk peraturan gubernur, kabupaten/kota, bahkan perda," ujar Cahya. (Bams)

Dibaca 1090 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX