Bawaslu Desak Pemerintah Tandatangan NPHD | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Bawaslu Desak Pemerintah Tandatangan NPHD

Headline Penulis  Rabu, 10 Agustus 2016 16:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Bawaslu Papua, Pdt. Robert Horick

 

JAYAPURA,- Anggaran pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Pemerintah belum mendapat respon. Bahkan hingga kini belum ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah dan Bawaslu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Pdt Robert Horick saat di temui diruang kerjanya selasa (9/8) " Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di tingkat kabupaten/kota kurang maksimal. Panwaslu tetap berupaya kawal meski tidak ada anggaran," katanya.
Robert menuturkan pihak Bawaslu sudah pernah melakukan pertemuan dengan Bawaslu RI dan membahas anggara pelaksanaan pengawasan pada pemilukada tahap dua tahun 2017 mendatang yang belum terlealisasi sampai dengan hari ini. “Kami meminta agar Bawaslu pusat lakukan koodinasi dengan Mendagri agar menyurati para pemimpin daerah, untuk segera lakukan penandatanganan NPHD,” katanya
Selain itu, Robet menambahkan dari alokasi anggaran 11 Kabupate yang melakukan pilkada 2017, sebesar Rp 174 milliar lebih, belum ada realisasi dan Bawaslu Provinsi Papua sudah menyurat Gubernur Papua.
"Kami harap Gubernur dapat menindaklanjuti surat kami, agar para bupati dan walikota di Papua yang laksanakan pilkada dapat mendukung anggaran yang dibutuhkan oleh teman-teman Panwas di daerah," jelas robert
Lanjutnya, faktor anggaran memang menimbulkan permasalahan yang efeknya dirasakan secara berantai.  Bukan saja tugas pengawasan yang tidak berjalan maksimal. Peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui bimbingan teknis juga tidak dapat dilakukan. Padahal, kita tahu bahwa pemahaman terhadap aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah satu hal mendasar.
“Siapa yang akan bertanggungjawab dan bisa membuktikan masalah yang mucul jika tidak ada pengawasan. Kita tidak awasi karena tidak ada anggaran, kalau ada masalah harus mulai dari mana. Kami harapkan pemerintah daerah lebih cepat. Untuk melakuakan penandatangan NPHD, sedangkan KPU sudah ada realisasi anggaran , mengapa Bawaslu belum, sedangkan Bawaslu tugasnya untuk melakukan pengawasan kerja KPU,”tanya dia.



Ketua KPU Papua Adam Arisoy

 

Sementara itu, Ketua KPU Papua Adam Arisoy menghimbau kepada pemerintah daerah yang akan laksanakan pemilkada supaya segera malakukan PNHD agar Bawaslu bisa menjalanka tugasnya.
“Saya menghimbau agar pemerintah segera lakukan PNHD supaya anggaran yang dibutuhkan oleh Panwas di tingkat Kabupaten/Kota bisa terlealisasikan, agar teman-teman Panwas bisa bekerja dengan baik dalam melakukan pengawasan pilkada serentak tahun 2017 mendatang," ucap Adam. (Ridwan)

Dibaca 548 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX