Kalah Tender Proyek di DPRP, Pengusaha Papua Protes | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Kalah Tender Proyek di DPRP, Pengusaha Papua Protes

Headline Penulis  Jumat, 05 Agustus 2016 15:50 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Direktur  PT Urampi Indah Pratama, Radya Albertho Wanggai.

 

Jayapura,- Direktur PT Urampi Indah Pratama, Radya Albertho Wanggai memprotes lantaran perusahaan yang dipimpinnya ‘dikalahkan’ dalam tender pengadaan tiang pancang pembangunan dermaga parkir pada Kantor DPR Papua.

Padahal, perusahaannya telah memenuhi syarat dalam lelang proyek tersebut, namun justru Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Papua menetapkan PT Grand Peninsula sebagai pemenang lelang.
Bahkan pengusaha asal Papua itu menuding ada kongkalikong dalam proses tender proyek pengadaan tiang pancang dermaga parkir pada Kantor DPR Papua tersebut.
“Ini lelangnya sudah dua kali. Lelang pertama, saya punya perusahaan ikut bersama-sama dengan PT Grand Peninsula. Dimana, lelang pertama, kita penawaran terendah dan lengkap, tapi ternyata mereka ulang lagi, padahal sudah dikasih bintang,” ungkap Radya Wanggai.
Namun ungkap dia, setelah dilakukan lelang kedua, dari 11 perusahaan yang ikut lelang, hanya dua perusahaan, yakni PT Urampi Indah Pratama dan PT Grand Peninsula yang lolos.
“Saya penawaran terendah Rp 8,13 miliar, Grand Peninsula Rp 8,9 miliar. Tapi, setelah kita cek hasil data lelang e-Proc 4, ternyata Grand Peninsula mempunyai 6 point kesalahan, namun justru menang
tender,” jelasnya.
Menurutnya, PT Grand Peninsula tidak memiliki pengalaman kerja sesuai pekerjaan yang dilelangkan atau yang mengacu pada dokumen lelang, tidak melampirkan surat-surat pernyataan yang mengacu dalam dokumen, tidak melampirkan surat kemitraan dengan pengusaha lokal yang diminta.
Selain itu, tidak melampirkan surat dukungan dari perusahaan pelayaran atau perusahaan muatan kapal. “Ini tidak ada. Dia merekayasa. Saya sudah telpon ke Sorong, yang punya pelayaran, itu dia hanya ambil dari internet. Jadi, dia tidak punya dukungan,” bebernya.
Tidak hanya itu, surat dukungan dari pabrik pipa beton pancang yang diberikan ke Grand Peninsula, salah alamat dan surat badan usaha jasa kontruksi (SBUJK) tidak sesuai dengan kartu tanda anggota Gapensi yang dimiliki.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan penyanggahan ke Pokja ULP Provinsi Papua baik secara online maupun tertulis. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat pengaduan ke Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, DPR Papua dan Ombudsmen RI.
“Saya mohon kepada empat instansi ini harus meninjau kembali secara hukum dan aturan terhadap perusahaan itu dan memanggil Pokja ULP Provinsi Papua,” tandasnya.
Radya Wanggai  menandaskan,  pihaknya juga akan menindaklanjuti permasalahan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu terakhir ini ada di Papua.
“Saya himbau kepada KPK, jangan buang-buang waktu ke Papua. Tapi, juga mengecek masalah lelang-lelang ini, karena diduga indikasi adanya KKN,” ujar Radya Wanggai.
Ia menambahkan, sebagai pengusaha asli Papua, ia merasa tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. “Saya pemenang terendah, perusahaan lengkap, peralatan siap dan administrasi lengkap, dibandingkan perusahaan itu yang tidak lengkap, kenapa bisa dimenangkan? Apa ada KKN? Kalau ada KKN, kita juga bisa. Orang Papua juga bisa, tapi kita ikut aturan yang ada,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 599 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX