55 Anggota DPP Rapua Laporkan Harta Kekayaan ke KPK RI | Pasific Pos.com

| 15 July, 2019 |

55 Anggota DPP Rapua Laporkan Harta Kekayaan ke KPK RI

Headline Penulis  Rabu, 03 Agustus 2016 15:13 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH MH menerima buku KPK Center yang diserahkan Tim APP LHKPN KPK RI di Hotel Aston Jayapura, Selasa (2/8).

 

“DPR Papua Targetkan 3 Minggu Serahkan LHKPN”

Jayapura  :  Pimpinan dan Anggota DPR Papua yang berjumlah 55 orang melaporkan harta kekayannya selaku penyelanggaran Negara kepada Tim APP LHKPN KPK RI yang ditandai dengan penyerahan buku KPK Center

dari ketua Tim Asistensi Pengisian Formulir LHKPN KPK, Amelia kepada Ketua DPR Papua Yunus Wonda, di Hotel-Aston Jayapura,  Selasa (2/8) kemarin.
Laporan harta kekayaan bagi anggota dewan diawali dengan Asistensi Pengisian Formulir atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bersama Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menjelaskan bahwa, LHKPN merupakan laporan yang wajib dilakukan oleh penyelanggaran Negara terhadap harta kekayaan yang wajib dilakukan oleh penyelanggara negara terhadap harta
kekayaan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara negara  terhadap harta kekayaan yang dimiliki pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
Apalagi kata Yunus Wonda, hal tersebut sejalan dengan landasan hukum UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pegganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka setiap pejabat daerah diharapkan semua mampu untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, “ kata Yunus Wonda kepada wartawan disela-sela kegiatan.
Ia menegaskan bahwa, komitmen dukungan  itu kita harus bersedia mengisi mengisi dan memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Tim asistensi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK RI.
Pada kesempatan itupula, pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada tim Asistensi Pendaftaran dan Pmeriksaan LHKPN KPK RI atas bantuan untuk melaklukan pendampingan atau asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN bagi pimpinan dan anggota DPR Papua.
Politisis Partai Demokrat itu mengungkapkan, formulir pengisian LKHPN sudah dua bulan dilakukan namun belum bisa dilaporkan kepada KPK, karena hal ini baru pertama kali mengalami kendala dalam melakukan pengisian formulir.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada TIM HKPN  KPK RI untuk membimbing dalam pengisian formulir LHKPN agar tidak terjadi kesalahan dan meminta kepada semua anggota DPR Papua untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyelesaikan pengisian formulir LHKPN ini dengan baik, untuk selanjutnya dilaporkan ke KPK.
Sementara itu, Tim Asistensi Pengisian Formulir LHKPN KPK, Amelia Rosanti menambahkan,  pihaknya siap untuk membantu dalam pengisian LHKPN tersebut.
“Dari 55 anggota DPR Papua yang wajib melaporkannya. Sampai saat ini, belum ada sama sekali. Jadi, masih nol,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya membantu pimpinan dan anggota DPR Papua dalam pengisian LHKPN itu, karena hampir hampir rata-rata pimpinan dan anggota DPR Papua itu, belum pernah mengisi LHKPN.
“Mungkin belum mengetahui cara pengisian yang baik, nanti akan kami bantu,” ujarnya.
Amelia menambahkan, soal batas waktu pengumpulan LHKPN paling lambat 3 minggu ke depan, ia berharap bisa terkumpul 100 persen, karena sudah diinformasikan 2 minggu sebelumnya. (Yuni)

Dibaca 601 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.