DPRP Minta Pekerjaan Infrastrutur Dikebut | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

DPRP Minta Pekerjaan Infrastrutur Dikebut

Headline Penulis  Rabu, 03 Agustus 2016 15:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Thomas Sondegau, ST

 

Jayapura  : Memasuki bulan Agustus 2016, anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur, Thomas Sondegau, ST mendesak Pemprov Papua khususnya SKPD yang menangani infrastruktur baik Dinas Pekerjaan.

Umum maupun Dinas Perhubungan untuk mengebut proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Apalagi, Thomas Sondegau mengaku jika melihat pembangunan infrastruktur untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dengan anggaran yang besar, namun belum terserap sampai sekarang.
“Jadi, kami minta Pemprov Papua harus segera mengebut proyek-proyek pembangunan infrastruktur tahun 2016,” kata Thomas Sondegau di Hotel Aston Jayapura, Selasa (2/8).
Bahkan, lanjut Thomas Sondegau, ada proyek pembangunan fisik atau infrastruktur yang belum berjalan, apalagi bagi proyek-proyek yang dengan menggunakan dana besar dan berada di lokasi yang sulit.
“Ya itu jujur saja di depan mata kita bahwa ada banyak proyek pembangunan belum berjalan. Kapan kita mau kerja? Padahal tinggal beberapa bulan lagi,” bebernya.
Padahal, kata Thomas Sondegau, dalam waktu dekat ini, akan dilakukan pembahasan RAPBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2016, sehingga hal itu menjadikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak berjalan
secara maksimal.
“Beliau perintahkan bahwa sebelum pembahasan APBD Perubahan, anggaran-anggaran induk itu harus berjalan. Namun, sampai sekarang belum berjalan semua,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta kepada SKPD di lingkungan Pemprov Papua yang memiliki proyek pembangunan infrastruktur untuk bergerak cepat, agar penyerapan anggaran juga berjalan dengan baik.
“Ini akan jadi tumpang tindih karena dananya terlalu besar. Apalagi, sifatnya fisik dan rata-rata itu sampai 180 hari, itu bisa selesai tidak? Dengan dana yang besar,” ketus dia.
Dia menambahkan, jangan dananya diserap ke lapangan, namun disampaikan ke publik bahwa pembangunannya sudah selesai.
“Jadi, SKPD harus menterjemahkan ini dengan baik, sehingga ketika pembahasan perubahan, maka anggarannya jelas. Kita bisa alokasikan dana-dana silpa ke situ, bukan justru menjadi silpa lagi,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 357 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.