Disinyalir, Perang Suku di Papua Jadi Lahan Bisnis Keruk Dana APBD | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Disinyalir, Perang Suku di Papua Jadi Lahan Bisnis Keruk Dana APBD

Headline Penulis  Selasa, 02 Agustus 2016 11:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Mathea Mamoyou

 

Mathea : Pemerintah Harus Bisa Selesaikan Pertikaian Antar Warga di Mimika

Jayapura  : Sekretaris Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM dari daerah pemilihan Mimika,  Mathea Mamoyou mensinyalir jika perang suku yang sering terjadi di Papua, khususnya di Mimika, menjadi lahan bisnis untuk mengeruk dana atau uang rakyat melalui  APBD.

“Kami mencurigai konflik atau perang suku ini menjadi bisnis terselubung untuk mengeruk APBD,” kata Mathea Mamoyu  ketika ditemui sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/8) kemarin siang
Untuk itu, ia mengharapkan dengan adanya konflik perang suku ini, tidak dibayarkan dengan APBD masing-masing kabupaten.
“Jangan dibayar denghan APBD masing-masing kabupaten. Silahkan mencari dana dari luar untuk penyelesaian masalah itu, karena dari pengalaman, konflik ini adalah konflik yang memeras uang rakyat untuk menyelesiakan, di mana saja kabupaten hidup beberapa suku untuk menikmati uang negara,” ketus dia.
Padahal, kata Mathea, dana yang selalu digunakan untuk membayar penyelesaian konflik itu, bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan di daerah masing-masing.
Untuk itu, Politisi Partai PDIP itu meminta para bupati untuk duduk berama menyelesaikan konflik perang suku tersebut, dengan baik. “Saya harap para bupati dapat  duduk bersama secara baik dan bisa bertanggungjawab dan saya harap harus dikaji perang seperti apa, cara penyelesaiannya seperti apa. Harus itu diselesaikan,” tandasnya.
Mathea juga mendesak para bupati dan Pemprov Papua untuk segera menyelesaikan pertikaian antar warga di Kabupaten Mimika baru-baru ini hingga ke akar-akarnya, sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari.
Ia mencontohkan pertikaian dua kelompok warga di Kwamki Lama baik dari kubu atas maupun bawah, dimana Pemkab Mimika sering turun tangan menyelesaikannya, sampai patah panah. Namun, tidak berlangsung lama, lalu timbul lagi konflik yang terjadi akhirnya sekarang menyebar.
Apalagi kata Mathea,  yang sekarang menyebar itu salah sasaran. Saya dengar bahwa yang sekarang bergabung adalah suku Amungme,  Moni melawan suku Dani yang ada di Kwamki Lama.
Menurutnya,  jika tidak segera diatasi,  tentu akan semakin sulit menyelesaikannya karena dari mereka sendiri sudah saling menyerang, sehingga terjadi pengungsian ke Sentani, Jayapura.
Untuk itu, Mathea mendesak para bupati seperti Mimika, Intan Jaya dan Nduga yang warganya terlibat konflik, termasuk Jayapura yang kini menjadi tempat pengungsian, untuk secepatnya duduk bersama
menyelesaikan masalah itu dengan baik. “Jika Bupati  Jayapura sudah mengintivikasi mereka  yang mengungsi ini adalah dari suku tertentu, maka disarankan para bupati ini termasuk Bupati Mimika dan bupati  dari suku-suku yang terlibat konflik harus duduk bersama dengan Pemprov Papua,” katanya.
Wanita asal Komoro itu menambahkan, permasalahan itu tidak harus dilempar ke Pemprov Papua saja, tetapi para kepala daerah dan forkompinda harus menyelesaikan masalah ini, tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut.
“Saran saya, para bupati duduk bersama menyelesaiannya, bila perlu memulangkan masyarakatnya ke kabupaten masing-masing,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 313 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.