MRP Dan Dinkes Provinsi Papua Tandatangani MoU | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

MRP Dan Dinkes Provinsi Papua Tandatangani MoU

Index Pendidikan & Kesehatan Penulis  Kamis, 18 September 2014 17:12 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Terkait Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Orang Asli Papua”

Jayapura,- Guna menerapkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.MH – Klemen Tinal, SE.MM di bidang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mengawal akan pemehan hak kesehatan dasar bagi orang asli Papua sehingga diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan/ Momerandum Of Understanding (NK/MoU) dalam rangka fasilitas pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan serta Upaya Perlindungan & Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Bagi Orang Asli Papua.
Penandatanganan MoU masing-masing dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan Wakil Ketua I MRP, Pdt. Hofni Simbiak, S.Th disaksikan oleh Ketua Pokja Agama, Pdt. Semuel K.Waromi, SH.MA, Ketua Pokja Adat, Yakobus Dumupa, S.IP, Ketua Pokja Perempuan, Debora Mote, S.Sos, Ketua Panmus, Yoram Wabrauw, SH, Ketua PURT, Juliana E. Wambrauw, anggota MRP serta Staf Sekretariat MRP melalui rapat kerja di ruang sidang MRP, jumat (5/9) difasilitsi oleh Panmus & PURT Majelis Rakyat Papua. dr. Alo usai pelaksanaan penandatanganan MoU kepada wartawan menjelaskan bentuk kerja sama ini sangat baik untuk kedepan supaya benr-benar ada wujud proteksi terhadap orang asli Papua dalam bidang kesehatan.
Untuk itu, tadi saya sudah jelaskan Pergub No. 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan bagi orang asli Papua, Pergub No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua serta penjelasan mengenai pengalokasian dana minimal 15 %  dari dana Otsus yang turun ke Kabupaten/Kota, diambil 80 % untuk dialikasikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan di kampung-kampung hingga di daerah-daerah diaspora. Kita akan arahkan pelayanan dari rumah ke rumah. Disini tentu kami membutuhkan fungsi monitoring dalam pengawasan dan atau pengendalian sehingga hari ini kita lakukan penandatanganan MoU sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama.
Supaya dalam hal fungsi pengawasan, lembaga MRP sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua ikut melakukan pengawasan monitoring dan pengendalian. Jadi, baik kita di Dinas Kesehatan Provinsi, UP2KP dan MRP akan turun sama-sama ke lapangan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, supaya kita sama-sama bisa melihat langsung ala jarak dekat akan sejauhmana hasil yang dirasakan oleh rakyat Papua dari implementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Untuk mengawasi dana dana 80 % yang diturunkan oleh pemerintah Provinsi Papua melalui pemerintah Kabupaten/Kota.
Perlu melakukan fungsi pengawasan pengendalian integrasi, kemitraan dan kebersamaan untuk mengukur sejauhmana hasil pembangunan melalui dana Otsus, ujarnya. Sementara Wakil Ketua I MRP, Pdt. Hofni Simbiak mengatakan, MRP sebagai lembaga Negara kita akan ikut melakukan pengawasan dan monitoring dari apa yang diprogramkan untuk menjadi kegiatan supaya masyarakat Papua menjadi subyek bisa benar-benar terjadi agar masyarakat tidak hanya bisa menjadi obyek.

Dibaca 1382 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.