Gubernur Ingatkan, Para Bupati Harus Hati-Hati Kelola Anggaran | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Gubernur Ingatkan, Para Bupati Harus Hati-Hati Kelola Anggaran

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bersama Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Kajati Papua, Paharudin Siregar, Wakapolda, Brigjen POL Drs. Rudolf Albert Roja dan Brigjen TNI Herman Asaribab  dalam acara Press Conference rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi  Provinsi Papua di ruang Press  Room Kantor Sasana Krida, Selasa (26/7).

 

Jayapura : Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada para bupati dan wali kota se Provinsi Papua untuk hati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya.  Pasalnya, Provinsi Papua menjadi salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang menjadi fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akan melakukan pengawasan terus menerus.

“Enam provinsi menjadi fokus KPK termasuk Papua, akan terus menerus melakukan pengawasan. Oleh karena itu, bupati harus hati-hati mengelola keuangan daerahnya,” tegas Gubernur mengingatkan para bupati di sela-sela Pembukaan Rakor dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Sasana Krida Kantor Gubernur, Selasa (26/7).
Gubernur berharap agar para bupati dan wali kota di Papua, untuk tidak bermasalah dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, terutama KPK.
  “Pak bupati dan wali kota, selama bekerja harus memegang pada aturan, sehingga anda tidak terjebak dengan adanya temuan korupsi, sehingga anda terganggu karena pemeriksaan,” ujarnya.
Dari 6 provinsi di Indonesia yang menjadi fokus KPK itu, diantaranya Provinsi Papua, Papau Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nangroe Aceh Darusalam, yang menerima dana Otsus, juga Provinsi Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Utara.
“Ini menjadi fokus perhatian KPK. Jadi bapak hati-hati saja dalam pengelolaan keuangan. Jika dulu salah sedikit masih bisa, tapi sekarang harus hati-hati, sesuai tata kelola keuangan pemerintah,”
tandasnya.
Untuk itu, Gubernur Enembe menyambut baik Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi tersebut, dengan harapan dapat mencegah KKN dan meningkatkan pelayanan publik di Papua, sekaligus memberikan pencerahan kepada para bupati dan pimpinan SKPD.
Dikatakan, KPK berkomitmen untuk mengawasi keuangan negara terutama pada 6 provinsi tersebut.
Selain itu,  Gubernur juga mengingatkan pimpinan SKPD untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran, apalagi DPA yang diterima tersebut, adalah milik masyarakat Papua.
“Jangan sampai setelah terima DPA, kepala SKPD tidak kasih tahu staff. Ini tidak boleh,” tandasnya.
Gubernur menilai korupsi merupakan kejahatan yang luar, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga.
“Rakor ini bertujuan sebagai peringatan diri bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dibenahi. Ini perlu keseriusan membenahi agar tidak tersangkut masalah hukum dikemudian hari, bahkan setelah pensiun, tidak lagi berurusan dengan hukum. Untuk itu, upaya preventif
harus diprioritaskan,” ujar Enembe.
Untuk itu, Ia berharap para pejabat, para bupati/wali kota maupun pimpinan SKPD harus turun dengan damai, tidak harus mengakhiri tugas berurusan dengan hukum.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Panjaitan mengakui memang Papua menjadi salah satu pilot project dari 6 provinsi yang fokus dan diperhatikan KPK.
“Jadi, tim KPK ini tidak hanya 2 minggu disini, mereka akan kembali ke sini, bisa 2 hari atau 1 bulan, melihat kepentingan yang dibutuhkan,” kata Basaria Panjaitan.
Pihaknya akan mengevaluasi berbagai masukan dari Pemprov Papua dalam tahun 2016 secara terus menerus, dengan harapan 6 provinsi yang termasuk Papua yang menjadi fokus KPK itu, akan menjadi pilot project atau percontohan yang baik untuk 34 provinsi di Indonesia.
“Pak gubernur, saya minta disini untuk komitmen, setiap hari diingatkan, pak bupatinya diingatkan masalah dana desa,” ujar Basaria Panjaitan.
Basaria menambahkan, setelah rakor ini, tim dari KPK akan mengundang Pemprov untuk melaksanakan rencana aksi, yang akan dimonitor oleh KPK perkembangannya. (Yuni)

Dibaca 339 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX