Gubernur: Banyak Kepala Kampung di Papua Berpendidikan Rendah | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Gubernur: Banyak Kepala Kampung di Papua Berpendidikan Rendah

Headline Penulis  Selasa, 26 Juli 2016 13:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Bupati Pegunungan Bintang Costan Otemka, Ketua MRP Timotius Murib dan forkompinda berpose bersama para kepala kampung yang sudah dilantik di halaman Kantor Bupati Pegunungan Bintang, Oksibil beberapa waktu lalu.

 

JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH mengaku masih banyak kepala desa di Papua tidak mempunyai pendidikan tinggi.

“Jumlah kepala kepala desa yang ada di Papua sebagian besar belum mempunyai pendidikan tinggi,” ungkap pada pembukaan kegiatan sosialisasi pengendalian pengelolaan dana desa di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Senin (25/7) kemarin.
Gubernur menjelaskan, banyaknya kepala desa yang tidak mempunyai pendidikan karena sebagian besar mengikuti perlombaan tingkat desa. “Selain itu belum ada pembekalan yang sungguh-sungguh, sehingga harapan kita seluruh aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota mulai dari Bupati sampai seluruh staf, kepolisian, dapat membantu masyarakat untuk mengelola dana desa ini,” jelasnya.
Dengan harapan kepala desa dapat menggunakan dana desa dengan baik dan bertanggung.
“Saya berharap semua kepala kampung dan kepala desa menggunakan dana desa dengan baik serta pengelolaan dengan baik,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Lukas Enembe meminta kepala desa tidak membawa keluar uang dana desa dari kampung ke ibu kabupaten atau kabupaten lain atau ke ibu kota.
“Hal ini akan menyebabkan penyelewengan anggaran atau korupsi. Saya harap kepada kepala desa dapat mengola dana desa dengan baik sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya.
Ia menambahkan kegiatan sosialisasi pengendalian pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantarsan Korupsi Republik Indonesia sangat penting dan sangat strategis, karena beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan regulasi tentang Desa yaitu Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 dan beberapa ketentuan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksnaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
“Regulasi regulasi tersebut diatas, memacu kita untuk lebih berpikir dan bertindak cepat dalam menangani dinamika Perkembangan Desa Kampung sesuai dengan tuntutan regulasi dan juga kebutuhan lokal daerah,” katanya.
Dana Desa telah diterima oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua yang dikirim dari Rekening Kas Umum Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dan Kota pada bulan April, bulan Agustus dan pada bulan November 2015.
“Adapun besaran dana untuk setiap kampung sangat bervariasi karena disesuaikan dengan kriteria jumlah penduduk atau jumlah orang,” ucap Lukas Enembe.
Dana Desa untuk Provinsi Papua pada Tahun 2015 sebesar Rp.1,4 triliiun, Dana Desa secara komulatif untuk 5.419 kampung di Provinsi Papua Tahun 2016 Rp.1,3 triliun lebih.
“Dana cukup besar dan sangat signifikan artinya bila kita pergunakan dengan mekanisme yang benar dana ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kampung-kampung,” tambahnya. (Bams)

Dibaca 460 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.