Forum Peduli Keadilan Protes Kinerja Pansel Provinsi | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Forum Peduli Keadilan Protes Kinerja Pansel Provinsi

Headline Penulis  Selasa, 26 Juli 2016 13:32 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda

 

Yunus Wonda : Ada Dua Solusi Dikembalikan ke Dapeng atau Gubernur Ambil Alih

Jayapura :  Sejumlah calon anggota 14 kursi yang tergabung dalam Forum Peduli Keadilan protes  terhadap kinerja dan hasil penetapan pansel provinsi. Mereka bahkan mengadukan hal itu ke DPR Papua.

Kuasa hukum mereka, Edwin Rumatora mengatakan, pihaknya mendampingi kliennya yang masuk dalam calon seleksi 14 kursi dari Dapeng wilayah Lapapago untuk bertemu pimpinan DPR Papua dan Pansus 14 Kursi, guna menyampaikan beberapa hal terkait mekanisme yang dianggap salah dan
dilakukan Pansel provinsi.
“Artinya kami meminta kepada pimpinan DPRP dan Pansus agar masalah ini diluruskan, sehingga yang menjadi pokok pembicaraan kami sebagai kuasa hukum, bahwa kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka selanjutnya kami akan tempuh upaya-upaya hukum, “ kata Edwin kepada sejumlah
Wartawan di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Senin (25/7) kemarin.
Kata Edwin, setelah pihaknya melakukan dialog bersama-sama dengan pimpinan DPRP dan Pansus dimana beliau sangat persuasive. Namun ternyata pimpinan DPRP sudah mengambil langkah-langkah juga karena sebulmnya kami sudah memasukkan surat somasi, baik ke DPR Papua mauadapun ke gubernur.
“Namun harapan kami apa yang jadi aspirasi klien kami tadi itu bisa ditindak lanjuti oleh pimpinan DPRP dan juga Gubernur, “ harapnya.
Ketua Forum Peduli Keadilan, Kenius Kogoya menjelaskan mengapa pihaknya harus datang mengadu ke DPRP, karena proses atau persoalan yang ada di Pansel Provinsi itu terkait dengan penetapan hasil
ferivikasi yang dilakukan oleh Pansel provinsi.
Menurut mantan Anggota DPR Papua pada periode lalu itu, apa yang dilakukan oleh Pansel provinsi, pihaknya menganggap itu cacat hukum.
Karena ada indikasi konspirasinya cukup tinggi yang dimainkan Pansel Provinsi. “Ini karena orang-orang yang tidak lolos ditingkat Pansel Dapeng tapi kemudian muncul di tingkat Pansel Provinsi. Ini kan aneh, “ ketus dia Kemudian lanjut Kenius Kogoya, Pansel provinsi dia melanggar kode etik. Perdasus nomor 6 itu sudah jelas,  mereka tak punya kewenangan untuk merubah ataupun membatalkan apa yang sudah ditatapkan oleh Pansel Dapeng.  Dia tugasnya hanya untuk melanjutkan tahapan.
Selain itu kata Kenius Kogoya, pihaknya juga menemukan ada surat yang dikeluarkan oleh Pansel Provinsi yang menyebutkan bahwa surat itu sifatnya klarifikasi dan memperbaiki hasil penetapan Pansel  Dapeng.
Padahal Pansel Dapeng sudah menetapkan, sudah plenokan dan sudah hasilnya itu sudah dimasukkan ke Pansel Provinsi.
“Tapi kenapa Pansel Provinsi mengeluarkan surat untuk mengganti dua orang nama. Ini yang kami anggap menyalahi kewenangan. Pansel Provinsi sudah salah menggunakan kewenangan, itu tidak tepat. Jadi kami menganggap itu sudah melakukan pelanggaran kode etik, “ tandas Kenius.
Pihaknya menilai Pansel Provinsi mereka bekerja tidak secara professional, dimana ada saudara Napius Kogoya itu masuk di wilayah Meepago dan disahkan sampai ke tingkat Pansel Provinsi padahal dia itu
mestinya ada di wilayah Lapago.
“Kami lihat ini, Pansel Provinsi tidak kerja secara professional. Padahal keterwakilan adat wilayah itu harus mereka teliti dengan baik, teman-teman dari wilayah Lepago mereka ada rasa kecemburuan karena orang dari Lepago bisa dari wilayah Meepago, sehingga kami melihat ini ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh ketua dan anggota Pansel Provinsi itu sangat besar, “ ungkapnya.
Apalagi kata dia, penetapan hasil Pansel Provinsi kesannya sembunyi-sembunyi karena mereka tidak pernah publikasikan kapan akan dipleno. Masyarakat tak sedikit pun diberikan ruang untuk bisa
menaggapi hasil itu, tetapi justru ketika dokumennya sudah diserahkan ke MRP, baru muncul di media.
“Ini kan satu hal yang kami anggap permainan dari Pansel Provinsi
untuk melempar bola kepada MRP. Makanya ini kami tolak, hasil kinerja dari Pansel Provinsi ini kami anggap illegal. Padahal 11 Juli diumumkan hasil pleno itu, disaat yang sama MRP saat itu masa jabatan
mereka berakhir. Lalu bagaimana MRP bisa memberikan pertimbangan, sementara nasib mereka tidak jelas, antara diperpanjang atau tidak , “ tanyaknya.
Kenius menambahkan, sampai dengan hari ini kan masih belum ada kejelasan soal MRP diperpanjang atau tidak. Itu kami lihat bahwa ini adalah scenario yang dimainkan oleh Pansel Provinsi, melempar bola ini kepada MRP.
“Kami meminta dengan tegas dari Forum Peduli Keadilan ini bersama-sama dengan kuasa hukum kita bahwa proses tahapan ini secara keseluruhan harus diambil alih oleh Gubernur dan menentukan 24 orang itu berdasarkan hasil Dapeng dari 37 nama itu. Jadi harus dilakukan pleno ulang kemudian mengumumkan kembali dan proses selanjutnya itu ada dalam kewenangan gubernur sebagai pemegang kendali untuk proses kursi pengankatan ini, “ tegasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya datang ke DPRP dalam rangka mereka harus memanggil Pansel Provinsi kalaupun itu perlu. Tapi kalau gubernur sudah mengambil semua kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan 14 kursi ini maka kami anggap itu sudah selesai.
“Tapi kalau itu tidak ditanggapi maka proses ini kami akan lapor ke Kapolda dan proses hukum ke PTUN," tandas Kenius Kogoya.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan, dari beberapa Dapeng hingga provinsi ada kejanggalan-kejanggalan. Pihaknya ingin gubernur melihat kembali tahapan yang sudah dilakukan oleh Pansel dan harus sesuai Perdasus.
"Mekanisme dari Dapeng di beberapa Depeng beda dengan provinsi. Misalnya di Dapeng Lapago dan Meepago. Di Lapago misalnya ada yang tak harusnya masuk tapi dimasukkan. Ia mencontohkan, di Meepago ada satu marga yang dianggap tak harusnya ada di Dapeng itu yakni marga Kogoya.
“Kita tahulah di Meepago marga apa yang ada di sana dan Lapago marga apa. Ada dua solusi dikembalikan ke dapeng atau gubernur ambil alih," terangnya. (Yuni)

Dibaca 590 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX