Dana Tambahan Infrastruktur Papua Rp 2.8 Triliun | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

Dana Tambahan Infrastruktur Papua Rp 2.8 Triliun

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Carolus K Bolly

 

JAYAPURA,- Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus K Bolly  mengatakan Pemerintah Pusat menyuntik Dana  Tambahan Infrastruktur (DTI) kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 2,8 triliun melalui APBN Perubahan 2016.

“Terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas tambahan dana infrastruktur bagi Papua & Papua Barat ini,” kata  CB sapaan akrab  Carolus Bolly dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Rabu ( 22/6) semalam.
Hanya saja, Carolus Bolly menyayangkan karena dana tambahan infrastruktur itu dianggarkan pada APBN Perubahan tahun 2016.
Apalagi, ia mengkhawatirkan jika nantinya daya serap anggaran tersebut yang akan kurang, karena akan kalah dengan aspek waktu, yakni pelaksanaan anggaran perubahan yang berada pada akhir-akhir tahun 2016.
Untuk itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, pihaknya tetap berharap agar porsi dana tambahan infrastruktur yang besar itu, dianggarkan pada APBN Induk.
“Saat ini khan yang sedang terjadi adalah terbalik,  yaitu pada APBN 2016 dianggarkan Rp 1 triliun, tetapi di APBNP 2016 yang lebih besar,”
ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Carolus Bolly, diperlukan kerja keras dari kedua Pemprov, yaitu Papua dan  Papua Barat untuk memaksimalkan penyerapannya di tahun 2016 ini, karena tentu bersyukur dengan kenaikan dana tambahan infrastruktur itu.
Sebelumnya, dihadapan Komisi XI DPR RI, Carolus Bolly sempat protes keras terhadap pemotongan dana tambahan infrastruktur yang mencapai Rp 1 triliun. Dan meminta Komisi IX DPR RI mempertanyakan alasan pemotongan DTI itu ke Menteri Keuangan RI.
Semebtara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6). Mengatakan sesuai pasal 34 ayat 3 huruf F UU No.21 Tahun 2001, dana penambahan infrastruktur ditetapkan antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan usulan provinsi pada setiap anggaran terutama ditujukan untuk pembiayaan Infrastruktur.
Untuk dana tambahan Infrastruktur, Gubernur Papua telah mengirimkan surat pada Presiden tanggal 15 Januari 2016 mengajukan permohonan alokasi dalam RAPBN-Perubahan 2016 sebesar Rp2,25 triliun. Sementara, Gubernur Papua Barat juga menyampaikan surat pada 10 Maret 2016, untuk mengajukan usulan dana tambahan infrastrukturi (DTI) pada RAPBPN Rp850 miliar.
"Tapi pemerintah mengusulkan tambahan dana infrastruktur Papua dan Papua Barat sebesar Rp1,05 triliun. Ini dibagi dua untuk Papua Rp 700 miliar dan Papua Barat Rp350 miliar. Ini mengacu pada pembagian yang ada dalam APBN 2016 yaitu dua per tiga untuk Papua dan sepertiga untuk Papua Barat,"ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).
Boediarso mengatakan, dasar dari pembagian dua per tiga dan dan satu per tiga disesuaikan dengan wilayah masing-masing baik itu Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu diusulkan ada pembedaan alokasi DAK infrastruktur di Papua.
"Jadi bisa saja pada jumlah penduduk, luas wilayah, rata-rata indeks kemahalan konsumsi Kabupaten/Kota dan jumlah kampung di Papua Barat totalnya satu per tiga dan Papua dua per tiga nya," paparnya. (Yuni)

Dibaca 874 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.