DPRP Pesimis Kasus HAM Papua Selesai Tahun Ini | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

DPRP Pesimis Kasus HAM Papua Selesai Tahun Ini

Headline Penulis  Selasa, 21 Jun 2016 06:01 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Mathea Mamoyao

 

JAYAPURA,- Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Mathea Mamoyao mengaku  pesimis dengan Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua  hingga akhir tahun 2016.

“Kami bersyukur kalau kasus pelanggaran HAM bisa diselesaikan ditahun 2016. tapi siapa-siapa yang terlibat dalam ini membuat kami pesimis,” kata Mathea Mamoyao kepada Pasific Pos  diruang kerjanya pada akhir pekan kemarin.
Menurut wanita asal Komoro itu, langkah apa yang diambil sehingga kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan diakhir tahun. Ia mengatakan cara-caranya seperti apa, sehingga mengklaim bisa selesaikan kasus pelanggaran HAM dengan cara cepat.
“Kami bisa apresiasiasi kalau dikatakan itu benar-benar terwujud. Kerena ini sudah di dengar oleh semua masyarakat Papua. Memang sampai sekarang sudah banyak yang melakukan ini, tapi masalah pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan dengan benar,” ketus Mathea.
Ia menegaskan bahwa, sudah lama kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah diselesaikan  dengan baik dan ini sudah disuarakan banyak tapi tidak pernah disetujui.
“Ada tim independent yang terlibat dalam tim ini. kami mau hal itu terbukti, Tim independent ini kami mau tahu siapa-siapa  yang masuk dalam tim independent itu, ” desaknya.
Disamping itu, Mathea juga menyarankan jika ada negara yang terlibat dalam penyelesain kasus pelanggaran HAM, maka yang terlibat tersebut harus terjun langsung ke Papua.
“Kami sarankan sewaktu-waktu datang untuk membicarakan kasus pelanggaran HAM ini,  tidak boleh datang sendiri-sendiri. Negara ini harus membuktikan, bahwa oknum itu datang dari mana. Jadi kami minta harus datang sama-sama dengan masyarakat untuk membicarakan masalah HAM,” tegasnya.
Sebelumnya, pengakuan Menko Polhulkam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, melibatkan duta Papua New Guinea (PNG), Dubes Fiji, Vanuatu dan Venezuela. (Yuni)

Dibaca 429 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.