Fadli Zon: Sudah Saatnya UU Otsus Direvisi | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Fadli Zon: Sudah Saatnya UU Otsus Direvisi

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menyerakan plakat Pemda Papua kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua MRP, Ketua DPR dan anggota DPR RI lainnya, Rabu kemarin.

 

“Otsus Plus Harus Diakomodir Pemerintahan Jokowi”

JAYAPURA,- Tim pemantau Otonomi Khsus DPR RI menekankan, Undang Undang (UU) 21 Tahun 2001 sudah seharusnya di evaluasi. Mengingat terdapat hal hal yang perlu ada penyesuaian, karena pada saat dibentuk kondisinya masih satu provinsi.

Ketua Tim Pemantau, Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mengatakan apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat Papua sangat wajar. Untuk itu pihaknya sangat mendukung.
"Kami sudah mendengar dari semua pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Gubernur, Ketua DPRP, Ketua MRP, para bupati dan kami juga berdiskusi dengan tim pemantau Otsus. Saya kira kami sudah menyadari, sudah 15 tahun UU Otsus perlu ada semacam evaluasi dan di Papua sendiri sudah merasakan sudah perlunya semacam revisi terhadap UU tersebut," kata Fadli Zon.
Tegas Fadli Zon, pihaknya akan segera mendorong agar ada peninjauan kembali untuk perbaikan (revisi). Dimana revisi itu tergantung pembahasannya. Pada intinya mengarah pada proses percepatan akselerasi untuk pembangunan pedidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur.
"Saya kira hal ini sangat wajar dan kami juga ingin mendukung. Apalagi sekarang ada dua provinsi, kemudian ada percepatan percepatan yang diingini masyarakat dan mengevaluasi bagaimana dana itu sampai ke daerah atau mungkin pembagiannya atau mugkin harus ada kantor khusus," ucapnya.
Ia menilai, semangat itu ada di Papua, dan tim pemantau Otsus akan tindak lanjut di Jakarta, karena RUU Otsus Plus sudah menadi Prolegnas tapi belum prioritas. "Kami akan dorong tapi pada pembahasannya tentu semangat kami tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat Papua," ucapnya lagi.
Saat ditanya apakaha mungkin jadi Prolegnas Prioritas, kata Fadli, semangat kearah itu tentu ada karena sebelumnya sudah didorong, namun pemerintah yang belum siap. Untuk itu, tidak perlu perdebatkan namanya plus, tidak plus atau total, "namun dari hasil evaluasi ini bisa merevisi subtansi subtansi yang masih relevan dipertahankan, yang tidak maka akan dikoreksi," kata Fadli.
Sedangkan soal tarik ulur Prolegnas dengan Komisi II, Fadli menjelaskan, bisa saja disepakati dari DPR untuk menyerahkan revisi itu ke Komisi II. Untuk itu, pihaknya harapkan setelah Agustus 2016 akan ditindak lanjuti, lalu mendorong ke pemerintah.
"Karena untuk melakukan revisi dan pembuatan undang undang kami tidak bisa sendiri, namun saya kira DPR tidak ada masalah untuk mengambil inisiatif. Saya kira sudah saatnya kita duduk bersama dengan pemerintah untuk bicara serius soal berbagai perkembangan di Papua, di dalam negeri, diluar dan sebagainya untuk keperluan revisi itu," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM mengku, Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus Plus) sangat penting untuk percepatan, akselerasi dan peningkatan karena kondisi objektif yang ada di Papua.
Hal tersebut dikemukakan pada pertemuan khusus dengan Tim Pemantau Otonomi Khusus DPR-RI, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Rabu (15/6/2016) kemarin.
“Otsus Plus ini sangat penting bagi peningkatan dan percepatan pembangunan di Papua,” ujar Klemen Tinal.
Menurut Klemen Tinal, Otsus Plus harus diakomodir pemerintahan Jokowi atau masuk Prolegnas. Sebab, undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 gagal. “Dukungan seluruh Tim Pemantau Otsus ini sangat penting,” imbuhnya.
Sebab menurut Mantan Bupati Mimika tersebut, Papua tidak dapat dipahami dengan hanya menginjak Jayapura. Dimana, di Papua ada dalam lima cluster yang berbeda-beda, secara suku dan ras berbeda-beda.
“Salah satu alasan kami mengajukan Otsus Plus adalah sebelumnya Papua hanya 9 kabupaten sekarang menjadi 29 kabupaten/kota,” tandasnya.
Sebelumnya, wilayah pegunungan hanya di masuki misionaris. Dinamiki yang berkembang diwilayah pegunungan berbeda dengan dinamika yang berkembang wilayah pantai.
“Semua perubahan atau dinamika yang ada ini membuat permintaan sehingga dirancang sesuai dengan permintaan masyarakat yakni Otsus Plus,” ungkapnya.
Diakuinya, ukuran kemajuan Papya bukan diukur dari segi besar kecilnya uang yang dikasih ke Papua. Selain itu, uang tidak langsung dikasih kepada pemerintah provinsi Papua, tetapi dana Otsus lewat balai.
“Dimana disitu ditempati orang-orang dari Pusat.semua orang pusat ditaruh disini untuk mengelola dana Otsus,” katanya.
Dikatakannya, dana Otsus atau APBD Papua hanya Rp.7 triliun yang bunyi besar-besar itu tetap ada di departemen di Pusat atau uang itu transit saja.
“Ini fakta, jadi tidak ada uang sama kami dan kami memang tidak butuh, bawa pulang saja, karena kami memang mampu,” tegasnya. (Bams)

Dibaca 459 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX