Dana Otsus yang Diterima Uncen Memprihatinkan | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Dana Otsus yang Diterima Uncen Memprihatinkan

Headline Penulis  Selasa, 14 Jun 2016 14:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Suasana pertemuan Komisi V DPR Papua dengan Rektor Uncen Jayapura, Senin (13/6). foto Yuni/ Pasific Pos

 

“Komisi V DPRP Desak Pemprov Papua Beri Perhatian Serius

Jayapura  :  Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan mengakui prihatin dengan dana Otsus yang diterima Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang sangat kecil, padahal mereka terus menjadi bulan-bulanan sorotan dan kritikan yang tidak berpihak kepada orang asli Papua.

“Ini tentu sangat ironis, apalagi Uncen Jayapura sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Papua yang telah terbukti mampu mengorbitkan sumber daya manusia (SDM) Papua yang handal dan telah dipakai di berbagai lembaga, “ kata Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere didampingi Sekretaris Komisi V, Nason Utty.
Yakoba Lokbere menjelaskan, bahwa ada beberapa point hasil pertemuan dengan Rektor Uncen, sebagai imbas mis komunikasi karena dana yang sebenarnya bantuan dana Otsus yang diberikan kepada Uncen itu sebenarnya itu kalau dibilang sangat memprihatinkan.
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov Papua agar memberikan perhatian serius terhadap Uncen Jayapura. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang lagi. “Masak universitas sebesar  ini hanya menerima bantuan Rp 2 miliar setiap tahun. Ini khan hal yang konyol, hanya Rp 2 miliar setahun untuk lembaga Uncen dan kedokteran Rp 2 miliar. Ini bagi kami sesuatu yang tidak masuk diakal bagi kami di DPRP, ”  tandasnya.
Padahal, lanjut Yakoba Lokbere, Uncen selama ini terus ditekan untuk menghasilkan lulusan terutama anak-anak asli Papua yang handal dan berpihak dalam perekrutan mahasiswa yang mengutamakan putra daerah.
Namun kata Lokbere  panggilan akrab ibu Yakoba Lokeber,  tanggung jawab Pemprov Papua maupun pemerintah daerah terhadap Uncen Jayapura sangat kecil dalam berkontribusi  untuk memberikan dana guna  menunjang Uncen dalam mengembangkan SDM Papua tersebut.
Untuk itu, diminta dengan tegas,  Pemprov Papua harus bertanggungjawab dalam hal ini dengan jeli dan tidak main-main dalam pengembangan SDM Papua melalui Uncen Jayapura tersebut.
“Boleh bicara dimedia dengan gampang, menyangkut penerimaan orang asli Papua harus sekian, tapi sekarang tanggungjawabnya bagaimana.  Kami setelah bertemu dengan Uncen Jayapura, merasa malu sekali. Jadi,
tanggungjawab Pemprov Papua dan kabupaten sebagai pengambil kebijakan untuk bagaimana pendidikan ini dijaga dan dikawal untuk meningkatkan SDM terutama orang asli Papua,” pungkasnya.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu  berharap,  mahasiwa juga tidak seenaknya pergi memalang kampus Uncen Jayapura setiap ada aksi unjuk rasa, karena mereka tidak tahu dan mencurigai dana Otsus yang
digunakan penyelenggara kampus itu.
“Ini yang terjadi, ini hal yang bagi kami sedikit konyol dan harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan oleh pemprov Papua.  Padahal saat jamannya Gubernur almarhum Solossa, itu ada perhatian dan keseriusan membantu dan melihat Uncen. Namun, setelah beliau tidak ada, sama sekali tidak ada lagi perhatian terhadap Uncen dan baru berapa tahun menerima Rp 2 miliar dana Otsus, “ ungkapnya.
Menurutnya, dana Rp 2 miliar ini sangat kecil sekali, belum lagi dengan infrastrukturnya. Ini hanya digunakan untuk operasional yang ada di kampus ini. Belum lagi, ia mendengar untuk gedung pasca sarjana
bahwa sampai hari ini dana awal yang diberikan Rp 3 miliar.
“Namun sampai saat ini belum selesai dan terkesan dibiarkan hanya kerangka bangunan saja.  Lalu ini tanggungjawab siapa?,”  tanyaknya. Diakui bahwa memang Komisi V DPR Papua melakukan pertemuan dengan
Uncen Jayapura terkait berbagai permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi kebanggaan Papua itu, apalagi dari pihak mahasiswa menduga ada dana Otsus yang diterima Uncen  tanpa sepengetahuan mahasiswa yang
ada.
"Ini terjadi sedikit mis komunikasi  sehingga membuat terjadinya pemalangan-pemalangan akhir-akhir ini, dan pihak rektorat merasa terganggu,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Utty, menambahkah jika ada beberapa agenda yang dibahas bersama Uncen, dimana DPRP menginginkan mendesain Uncen ke depan yang lebih baik.
“Kita siapkan regulasi khusus dana Otsus bidang pendidikan 30 persen ke depan, agar pemerintah punya perhatian terhadap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta,” tukasnya. Selain itu, kata Nason, DPRP akan menginisiasi agar Uncen dan perguruan tinggi lain terkait alokasi 30 persen dana Otsus untuk bidang pendidikan. “Selain itu, bagaimana mengatasi masalah  yang dialami Uncen, termasuk tuntutan mahasiswa mengenai hak mereka dan beasiswa,” tutup Nason. (Yuni)

Dibaca 723 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.