Dirjen Keuangan Puji Pengelolaan Keuangan Papua | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

Dirjen Keuangan Puji Pengelolaan Keuangan Papua

Headline Penulis  Kamis, 19 Maret 2015 12:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Direktur Jenderal Keuangan Daerah  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Reydhonnizar Moenek, dihadapan para pengelola anggaran, meminta kepada Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota pada akhir tahun ini atau tepatnya tanggal 31 Desember 2015, untuk bisa segera menyelesaikan  pengesahan APBD 2016.
Sebab jika tidak, nantinya akan berimbas sanksi bagi pimpinan daerah dan juga DPRD dengan pengurangan tunjangannya termasuk juga pemotongan DAU sebesar 25 persen.
“Jika sudah menjadi Perda, maka bisa tepat waktu. Karena semakin tinggi ketetapan waktu, maka semakin tinggi kualitas belanja,”tukasnya.
Pada kesempatan itu juga, dirinya memuji pelaporan APBD Papua tahun 2014 yang terus meningkat. Walaupun dari kualitas pendapatan tidak bisa terbantahkan bahwa Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Papua masih kecil. Kemajuan peningkatan ini tidak dapat dipungkiri bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).  Pemerintah daerah diminta harus mempunyai Peraturan Daerah Induk tentang  penyertaan modal.
Pada kesempatan itu, ia sempat menyinggung tentang belanja langsung Papua yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, termasuk  juga di Kabupaten/ kota.
Dirjen Keuangan – Kemendagri memuji adanya keberpihakan dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan dengan lebih terfokus diberikan kepada kabupaten/ kota.
“Ini bagus pemberian bansos dapat ditekan,  meskipun ada beberapa hal yang masih ditemukan. Tetapi untuk sector barang dan jasa harus masih bisa ditekan dan yang harus perbesar pada sector belanja modal,”pinta Reydonn. 
Sementara itu untuk DPRD, menurutnya untuk kedepannya nantinya akan diperbaiki penerimaan pendapatan bagi dewan, namun  masih harus diuji public, sebab hal ini tentunya akan terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat sendiri.
Pada kesempatan itu, pria asal ranah Minang ini meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk bisa menekan biaya perjalanan dinas. 
“Bisa nggak perjalanan dinas dikendalikan.    Kemudian dana ini bisa dialihkan untuk pengadaan konstruksi jalan. Sebab dari data yang kami punya, untuk konstruksi jalan ini hanya Rp. 1,1 triliun saja,”ungkapnya.
Selain itu juga untuk angka Sisa Anggaran Pengadaan (Silpa) menggambarkan efektifitas pemerintahan daerah. Sebab semakin tinggi tingkat ketetapan APBD Standar perjalanan dinas,  mobilitas darat, laut dan udara.
Permendagri tersendiri mengenai perjalanan dinas. Khusus untuk Papua harus dikelola khusus. Karena banyak kearifan lokal. Harus ada aturan pengelolaan daerah yang mempertimbangkan dengan kondisi Papua. (Bams)

Dibaca 658 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX