Dirjen Keuangan: 31 Desember, APBD Papua dan Kabupaten/Kota Sudah Disahkan | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Dirjen Keuangan: 31 Desember, APBD Papua dan Kabupaten/Kota Sudah Disahkan

Headline Penulis  Kamis, 19 Maret 2015 12:36 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DR.Drs.Reydonnyzar Moenek mengharapkan, pada tanggal 30 Desember 2015 kabupaten/kota se-Papua sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD.
“Kabupaten/Kota harus segera memberikan persetujuan bersama mengenai Perda APBD,” Ungkapnya saat memberikan materi pada Workshop pengelolaan keuangan Daerah di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Rabu (18/3/2015) kemarin.
Selain itu, kata Reydonnyzar Moenek pada bulan Mei tahun KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2016 sudah dapat diusulakan. Sehingga pada bulan Mei sudah dapat disepakati, hal ini untuk menghindari keterlambatan dan pemberian sanksi.
“Sebab bulan Mei sudah harus disepakati, untuk selanjutnya bulan Juni-Agustus RKA SKPD dan RKA PPKAD disusun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Dimana, apabila terlambata dalam menetapkan KUA-PPAS akan diberikan sanksi berupa pemotongan DAU 25 persen dan pemotongan tunjangan kepala daerah.
“Minggu pertama bulan Oktober Perda RAPBD disampaikan oleh kepala daerah kepada dewan, untuk ditetapkan menjadi APBD tahun anggaran 2016,” ucapnya.
Setelah mendapatkan kesepakatan bersama,  selama tiga hari akan disampaikan kabupaten/kota bagi provinsi, untuk selanjutnya provinsi menyampaikan kepada Menteri  Dalam Negeri untuk dievaluasi.
“Kami berasumsi bahwa ada kabupaten yang bagus dan tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD, , asumsi kita tanggal 31 Desember sudah menjadi Peraturan daerah tentang APBD yang diundangkan dalam lembaran daerah,” paparnya.
Setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka koordinasi dan pengawasan berada di Kementerian Dalam Negeri. Dimana, sejumlah kewenangan yang telah diserahkan dalam bentuk transfer dana daerah harus diikuti kejelasannya oleh semua pihak.
“Karena kepala daerah sebagai selaku pemegang keuangan daerah dan dapat melimpahkan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran,” terangnya.
Dikatakannya, Presiden Jokowi berkeinginan bagaimana agar anggaran daerah betul-betul berpihak kepada rakyat.
Dari data Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa kabupaten di Papua seperti kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya yang sementara dalam proses penyusunan Perda APBD, untuk kabupaten lain diharapkan dipercepat karena ada perbadaan pandangan dan pendapat.
“Kalaua boleh, tahun ini berjanjilah kabupaten/kota pada tanggal 31 Desember sudah menjadi peraturan daerah. Karena harus tepat waktu, tepat waktu menjamin efektvitas penyelenggaraan daerah . semakin tinggi waktu penepatan akan semakin tinggi kualitas belanja, karena semakin baik akan diserap oleh masyarakat dalam pembangunan. tetapi jika terlambat yang menjadi korban adalah masyarakat,” tambahnya. (Bams)

Dibaca 357 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.