DPRP Minta Pemda Menindaklanjuti Rekomendasi BPK | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

DPRP Minta Pemda Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH.MH

 

JAYAPURA,- Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH.MH meminta kepada Pemerintah Daerah termasuk Sekretariat DPR Papua selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan pada SKPD agar mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Hal itu disampaikan Yunus Wonda, lantaran Pemerintah Provinsi Papua meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2015 dari BPK RI perwakilan Papua, yang berlangsung dalam sidang rapat Paripurna istimewah di Aula Sidang DPRP, pada Jum’at (10/6/2016) kemarin.
Yunus Wonda mengungkapkan, penyerahan hasil pemeriksaan LKPD di DPR Papua merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama pada tahun 2011 lalu antara BPK RI perwakilan Provinsi Papua dengan DPR Papua, tentang tata cara penyerahaan LHP BPK  kepada DPR Papua.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK RI perwakilan Papua dengan DPR Papua dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi kita masing-masing.
Menurutnya, berdasarkan peningkatan kerja itu, maka BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, dengan tujuan untuk memberikan Opini (Pendapat) yang memadai.
“Entah  itu laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua telah disajikan dengan Wajar atau sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah (SAP),” ucapnya.
Sehingga  berdasakarn hal tersbeut, lanjut Yunus Wonda, maka  hari ini (Red. Jumat)  kita sudah menyaksikan langsung bagaimana pemerintah telah mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Hal ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana sebelumnya Pemprov hanya mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian,” jelasnya.
Yunus Wonda menegaskan,  dengan penghargaan ini,  maka bukan suatu kebanggan bagi semua SKPD di Pemerintah Provinsi Papua,  tapi  juga harus terus ditindaklanjut dan menjadi motifasi bagi semua SKPD selaku pengelolaan keuangan. (Yuni)

Dibaca 1142 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.