Demo Pro Kontra Harus Dihentikan | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Demo Pro Kontra Harus Dihentikan

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas.

 

JAYAPURA,- Fraksi Hanura DPR Papua meminta kepada kelompok demonstrasi pro kontra yang dilakukan akhir-akhir ini di Kota Jayapura untuk dihentikan. Sebab, diduga demontrasi tersebut didilakukan oleh kepentingan kelompok-kelompok elit politik.

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S.Sos.M.Si menegaskan, pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi aksi demonstrasi dari masyarakat, termasuk demo KNPB selagi tidak membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan Konstitusi Negara.
“Kami minta agar demonstrasi selama ini biarkan murni untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan,  tapi tidak untuk kepentingan politik praktis yang terus menerus dipolitisir di Papua,” tegas Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S.Sos.M.Si kepada Pasific Pos pada akhir pekan kemarin.
Politisi muda Partai Hanura itu berpandangan, maraknya demonstrasi yang menimbulkan pro kontra akhir-akhir ini lebih mendorong pada sebuah proses kepentingan politik praktis yang sementara ini sedang di desain dan dibangun di Papua.
Selain itu kata Yan Mandenas, jika demonstrasi dilakukan terus menerus oleh kepentingan politik praktis, maka akan merembes dan mengganggu kehidupan toleransi antara masyarakat serta dan suku masyarakat yang ada di tanah Papua,suku internasional yang ada di tanah Papua,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengajak kepada semua pentolan-pentolan demo sebaiknya dihentikan dan alangkah baik harus duduk bersama untuk dibicarakan apa persoalan yang terjadi, sehingga tidak membuat masyarakat jadi terganggu.
“Kami Fraksi Hanura akan mendorong permasalahan ini kepada Pimpinan Dewan agar mengajak semua kelompok-kelompok yang demo ini untuk kita coba dialog ke DPRP Papua, guna membicarakan masalah yang sebenarnya terjadi,” tandasnya.
Terkait dengan aksi  demo yang dilakukan oleh KNPB, Mandenas memberikan dukungan penuh sepanjangan dilindungi dengan undang-undang. Sebab, DPR Papua merupakan parlemen Indonesia yang ada di Papua, sehingga siapapun masyarakat yang melakukan demo tidak menjadi masalah asalkan tidak membawa simbol-simbol yang melawan amanat konstitusi NKRI dan tidak anarkis.
“Apapun demonya boleh datang, minta merdeka apapun harus datang tanpa membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan amanat konstitusi NKRI. Kami di DPR Papua menjaring aspirasi dan mengolah aspirasi itu untuk disampaikan kepada pemerintah terkait,” tukasnya.
Untuk itu, Yan Mandenas meminta agar pihak kepolisian tidak serta terus menerus menghadang KNPB dan pemerintah pusat tidak serta merta melihat KNPB secara sebelah mata. Tapi biarkan mereka berdemo untuk menyampaikan aspirasi mereka di Dewan.
“Mereka bisa datang kesini untuk menyampaikn aspirasinya, sehingga nanti secara politisi mereka mengkaji dari sisi politik apa?, pembangunan atau kah dari sisi hukum. Yang
selanjutnya, kita mengajukan kepada pihak-pihak terkait tapi tidak demo di jalan yang tidak punya gedung untuk menyampaikan aspirasinya, hingga mengakibatkan  jalan raya macet dimana-mana ” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 588 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX