Hanura Desak Mendagri Hentikan Proses Pengangkatan 14 Kursi DPRP | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Hanura Desak Mendagri Hentikan Proses Pengangkatan 14 Kursi DPRP

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yan Permenas Mandenas

 

JAYAPURA,- Fraksi Hanura DPR Papua mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menghentikan proses rekruitmen pengangkatan 14 kursi DPR Papua yang saat ini telah dilakukan Pansel Kabupaten/Kota, Pansel Dapeng dan Pansel Provinsi  di Provinsi Papua, lantaran dianggap tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan dari awal pihaknya menolak penetapan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan 14 Kursi DPR Papua.
 “Mengapa menolak itu? Karena kami melihat dari sisi hukumnya tidak ada legitimasi hukum yang cukup kuat,” tegas Yan Mandenas  kepada Wartawan di ruang Fraksi Hanura DPR Papua, Kamis (9/6) kemarin sore.
Menurut Politisi muda Partai Hanura itu,  jika tidak mempunyai legitimasi hukum yang kuat yang dijamin oleh hak konstitusi sebagai warga negara yang bisa mendapatkan hak dipilih dan memilih, maka dampaknya akan mempengaruhi kapasitas seorang anggota legislative ketika diangkat nanti.
Untuk itu, lanjut Yan Mandenas, dalam tataran itu, Fraksi Hanura tetap menolak semua proses tahapan yang ada dan meminta kepada Mendagri RI untuk tegas mengeluarkan surat untuk menghentikan semua proses dan tahapan yang sedang dilakukan oleh Pansel dalam rekruitmen 14 kursi DPRP melalui pengangkatan.
“Kenapa harus dihentikan? Karena muaranya dalam proses penetapan 14 kursi DPRP nanti, tentunya ada yang puas dan tidak puas, ada yang representasi dan ada yang tidak representasi dalam mewakili kelompok masyarakat sebagaimana semangat daripada kursi Otsus itu didorong atau ¼ kursi Otsus dari jumlah kursi DPRP versi parpol,” jelasnya.
Selain itu,  kata Yan Mandenas, Hanura juga mempertanyakan periodisasi 14 kursi DPRP melalui pengangkatan tersebut. “Khan mestinya sudah diatur 5 tahun sesuai UU, namun ketika periodesasinya hanya 2,5 tahun, itu salah besar dan secara konstitusi itu salah dan tidak dibenarkan,” tandasnya.
 “Jadi, apapun alasannya, harus tetap dihentikan semua tahapan rekruitmen 14 kursi itu. Kami minta Mendagri mempertegas melalui surat keputusan Mendagri untuk menghentikan semua proses tahapan dalam rekruitmen 14 kursi DPRP, sehingga tidak berpolemik dan menimbulkan pro kontra di Papua,” pintanya.
Dengan demikian, jelas Yan Mandenas, Partai Politik Lokal pada tahun 2017 akan mendapatkan legitimasi dan masyarakat Papua diberikan untuk mengelola hak konstitusinya yang dijamin oleh negara secara resmi berdasarkan semangat UUD 1945 dan diterjemahkan dalam undang-undang yang lebih spesifik yakni UU Penyelenggaraan Pemilu dan diterjemahkan dalam Peraturan KPU.
Kata  Mandenas, dalam jangka panjang, anggota legislative yang terpilih dari partai politik lokal akan mendapatkan legitimasi yang kuat dan mempunyai kapasitas yang cukup sehingga mau kemanapun atas nama rakyat Papua, dia berbicara dalam skop representasi yang dihasilkan melalui demokrasi pada saat pemilu berlangsung.
Sehingga dia merasa percaya diri dan mempunyai kapasitas yang kuat untuk. memperjuangkan hak-hak politik masyarakat Papua melalui 14 kursi Otsus yang diperebutkan oleh partai politik lokal,” ujarnya.
Yan Mandenas menuturkan,  jika sekarang dipaksakan dengan pengangkatan, tentunya pengangkatan itu dari sisi manfaatnya bisa saja dia hanya bermanfaat atau bisa disebut bahwa ini hanya memenuhi syarat kepentingan jangka pendek, yang berdampak pada konflik internal dalam perebutan 14 kursi melalui mekanisme pengangkatan.
Untuk itu, tegas Yan Mandenas, perlu mendapatkan ketegasan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri bahwa proses ini dilanjutkan atau tidak, karena seleksi 14 kursi sampai hari, masih terjadi pro kontra. Belum lagi, penetapan akhir, yang pasti ada yang puas dan tidak puas, karena semua proses ini dikendalikan sebuah system pemerintahan yang tidak memberikan hak politik penuh kepada keterwakilan masyarakat yang ingin masuk melalui mekanisme pengangkatan.
 “Nanti akan terlihat tidak representasi dan ini akan berdampak konflik pada masyarakat maupun antar masyarakat, apalagi 14 kursi Otsus itu mewakili adat. Pertanyaan nanti, mewakili masyarakat adat yang mana yang mewakili 14 kursi ini? Dan bagaimana proses verifikasi dari lembaga-lembaga adat itu, apakah lembaga adat versi pemerintah atau versi masyarakat,” paparnya.
Dikatakan, 14 kursi DPRP pengangkatan itu merupakan kebijakan politik yang tengah didorong Pemprov Papua yang tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap sebuah demokrasi di Tanah Papua.
“Sehinga apapun alasannya dan apapun yang dilakukan, tetap proses ilegal. Tetap Fraksi Hanura menyatakan itu ilegal dan semua kembali dikaji berdasarkan hak konstitusi masyarakat Papua yang dijamin UUD 1945 dan UU Pemilu dan UU Partai Politik, sehingga masyarakat punya hak penuh untuk dipilih dan memilih, tidak melalui proses pengangkatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat,” pungkasnya.
Terkait partai politik yang baru satu, namun masih terkatung-katung, Mandenas mengakui sebenarnya parpol lokal ini bukan satu saja, namun ada beberapa draft partai lokal yang diajukan ke dewan, namun harus terverifikasi dengan baik.
 “Ya, harus perdasusnya dibentuk dulu. Makanya saya selalu mendorong perdasus partai politik, namun raperdasus parpol lokal ini masih terjadi perdebatan, karena selalu kami dorong kami fraksi bahwa segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harus semua sinkron dengan UU dan peraturan pemerintah dan lainnya,” tutup Yan Mandenas. (Yuni)

Dibaca 1273 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.