Gubernur: Soal Otsus Plus, Kita Tunggu Hasilnya | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Gubernur: Soal Otsus Plus, Kita Tunggu Hasilnya

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

 

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar revisi terhadap Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) tahun 2016.

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, yang dikonfirmasi, Rabu (8/6) mengatakan,  RUU yang diajukan sebagai penyempurnaan dari UU No 21 tahun 2001, sedang diperjuangkan oleh tim Asistensi Papua.
“Kalau saya tunggu hasilnya saja, silakan tim Asistensi berjuang. Menurut Gubenrur,  jika Pemerintah mau menyelesaikan masalah Papua seharusnya UU Otsus Papua harus direvisi,” ujarnya.
Gubernur kembali mengatakan, Tim Pemantau Otsus DPR RI bakal melakukan kunjungan ke daerah yang menerapkan UU Otonomi Khusus, termasuk ke Provinsi Papua.
Jadi, Senin depan Anggota DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI FadlI Zon akan berkunjung ke Papua,” Bilang Gubernur kepada wartawan di Bandara Udara Sentani, Rabu kemarin.
10 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2016
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan menggelar rapat kerja menentukan perubahan program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Hasilnya, sepuluh Rancangan Undang-Undang (RUU) dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2016.
Sepuluh RUU baru yang dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2016 merupakan penjabaran dari 5 usul inisiatif DPR dan 5 usul inisiatif pemerintah.
Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo mengatakan, pembahasan antara Baleg dan pemerintah sudah menyepakati untuk memasukkan 10 RUU dalam daftar prioritas tahun ini. “Menyetujui untuk menyepakati 10 RUU masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016,” tutur Firman di kompleks parlemen Senayan, Senin (6/6).
Lima RUU baru yang masuk prolegnas prioritas dari usul inisiatif DPR adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan (OJK).
Sedangkan 5 RUU usul inisiatif pemerintah adalah, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Perubahan atas UU Nomro 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Narkotika dan psikotropika (judul di dalam daftar prolegnas tahun 2015-2019 RUU tentang perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Kepalangmerahan. (Bams)

Dibaca 747 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.