Polda Diminta Hentikan Kriminalisasi Pengacara | Pasific Pos.com

| 26 April, 2019 |

Polda Diminta Hentikan Kriminalisasi Pengacara

Index Sosial & Politik Penulis  Kamis, 18 September 2014 15:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA- Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua di Papua, meminta kepada pihak Polda Papua, melalui Direktorat Kriminal Umum, untuk segera menghentikan upaya kriminalisasi terhadap seorang pengacara/advokat bernama Gustav Kawer, SH.
Upaya kriminalisasi terhadap Gustaf Kawer tersebut, bermula ketika, yang bersangkutan yang merupakan pengacara dari seorang klien penggugat BPN Kabupaten Jayapura. Namun, pada saat sidang dengan agenda putusan di PTUN Jayapura tanggal 12 Juni 2014, Gustav Kawer memohon kepada majelis hakim agar menunda persidangan, dengan alasan dirinya harus menghadiri persidangan di pengadilan negeri Jayapura untuk mendampingi kliennya.
Ketika permohonan penundaan persidangan ditolak, dengan alasan penggugat prinsipil sudah berada di ruang sidang, maka dirinya langsung datang ke PTUN untuk meminta penghentiaan pembacaan keputusan majelis hakim.
Tidak puas dan kecewa dengan keputusan majelis hakim, karena merasa selama persidangan perkara tersebut pihak majelis hakim mengabulkan tiga kali permohonan penundan persidangan yang diajukan oleh pihak tergugat melalui SMS.
Namun,  hakim tetap melanjutkan persidangan dan memerintahkan Gustav meninggalkan ruang sidang, kalau tidak merasa puas. Sayangnya, pada hari Juma 22 Agustus, seorang polisi dari Polda mendatangi rumah gustav  dan mengantar surat panggilan polisi untuk dijadikan sebagai saksi, sehubungan dengan dugaan tindakpidana kejahatan terhadap penguasa umum sesuai pasal 211 KUHP dan pasal 212 KUHP sebagai dasar pemeriksaan.
Koordinator koalisi Victor Mambor didampingi divisi litigasi koalisi Olga Hamadi, SH menyerukan beberapa hal terkait dengan upaya kriminalisasi tersebut, diantaranya, mendesak kepada Kapolda Papua untuk menghentikan proses-proses pengkriminalisasi terhadap advokad.
Selain itu, mendesak Kapolda untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi organisasi perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) untuk proses persoalan ini serta mendesak, serta mendesak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk dapat mencabut laporan polisi terhadap Gustaf yang dilakukan oleh salah satu hakim PTUN,  sehingga tidak ada pembunuhan karakter terhadap advokat HAM Papua.

Dibaca 1190 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.