Ada Kabupaten Belum Salurkan 15 Persen Dana Kesehatan | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Ada Kabupaten Belum Salurkan 15 Persen Dana Kesehatan

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Dirut UP2KP, Agus  TH. Raprap

 

JAYAPURA,- Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Provinsi Papua, Agus TH. Raprap mengungkapkan, beberapa kabupaten/daerah di Papua belum mengalokasikan dana 15 persen untuk bidang kesehatan sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Di UU Otsus, telah mengamanatkan bahwa minimal 15 persen, tapi kenyataan ada beberapa daerah yang belum laksanakan amanat tersebut,” ungkap  Agustinus Raprap.
Namun, kata dia,  pihaknya bersyukur ada daerah yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang mengalokasikan dana untuk bidang kesehatan diatas 15 persen.
Diakui, ada beberapa kabupaten yang masih minim dalam mengalokasikan anggaran kesehatan, bahkan ada yang hanya  10 persen saja. Namun, ia menilai itu sudah luar biasa jika dilaksanakan dengan baik yang dapat berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada orang asli Papua, terutama dalam program Kartu Papua Sehat (KPS).
Yang jelas, lanjut Agus Raprap, UP2KP sesuai tugas pokoknya untuk mengawasi dan mengendalikan pelayanan kesehatan di Papua, tentu melakukan pengawasan. Bahkan, setiap tahunnya, UP2KP turun dua kali ke daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan itu.
“Senin kemarin, kami sudah turunkan tim ke wilayah adat Seiriri. Mereka ada satu kelompok ada di Supiori dan Waropen. Setelah mereka pulang, akan dilanjutkan ke Ha Anamin yakni Merauke dan wilayah selatan, nanti kita akan turun ke Meepago dan Laapago,” jelasnya.
Soal hasil pengawasan itu, dia mengakui belum bisa membuat kesimpulan terhadap kinerja dari Dinas Kesehatan. Namun, yang jelas, UP2KP mengapresiasi kepada Pemprov Papua dalam pencapaian visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera di bidang kesehatan yang diberikan tanggungjawab ke Dinkes bahwa sudah berupaya melakukan terobosan salah satunya melalui Satgas Kaki Telanjang.
“Satgas Kaki Telanjang itu, tidak ada di daerah lain. Sedangkan, program Kementerian Kesehatan Nusantara Sehat itu yang turun ke kabupaten saja dan itupun jika ada kasus baru mereka turun. Tapi Satgas Kijang yang disponsori Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua mereka ada di kampung-kampung yang tidak disentuh pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Soal Kartu Papua Sehat (KPS),  Agustinus menuturkan, ini juga menjadi tugas UP2KP untuk mengawasi penyaluran dana 15 persen dari alokasi 80 persen yang turun ke daerah yang programnya dinamakan Kartu Papua Sehat (KPS).
“KPS dicetak Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan sudah distribusikan ke semua 29 kabupaten/kota. Hanya saja, kendalanya di Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah ketika pendistribusian itu,  lantaran masih ada pemahaman-pemahaman yang belum sejalan, dengan konsep Pemprov Papua,” terangnya.
Namun, tambahnya,  hal itu tidak ada masalah karena sudah jelas bahwa Orang Asli Papua identitas marganya sudah jelas,  ciri-ciri keriting dan hitam, sehingga harus dilayani. (Yuni)

Dibaca 485 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX