Dana Infrastruktur Rp 1 Triliun Dipotong, DPR Papua Protes Pemerintahan Jokowi | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Dana Infrastruktur Rp 1 Triliun Dipotong, DPR Papua Protes Pemerintahan Jokowi

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly.

 

JAKARTA,- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memprotes keras terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atas pemotongan dana tambahan infrastruktur yang mencapai Rp 1 triliun tahun 2016.

“Thema Pembangunan Nasional 2016 yakni  Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Guna Mempercepat Pembangunan yang berkualitas. Tapi, dana infrastruktur Papua dipotong Rp 1 triliun.  Apa ini?,” protes Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly.
Untuk itu, pihaknya meminta Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan RI terkait pemotongan dana tambahan infrastruktur Papua tersebut.
“Tolong sampaikan kepada Menteri Keuangan yang terhormat itu, ada salah apa dengan Papua, kami ada salah apa dengan negeri ini? Kami ada bikin salah apa dengan bangsa ini? Jangan membuat tema manis-manis dengan icon pembangunan infrastruktur, tapi dana infrastruktur Papua dipotong Rp 1 triliun,” pungkasnya.
Apalagi, lanjut Carolus Bolly, saat ini Papua berupaya mati-matian untuk mendapatkan anggaran, mestinya pemerintah memberikan tambahan tapi justru pusat yang memotong.
“Kita setengah mati mencari duwit bukannya untuk nambah, tapi pusat yang memotong. Potongnya tidak tanggung-tanggung lagi, Rp 1 triliun yang dipotong,” keselnya.
Padahal, kata Carolus Bolly,  Papua berupaya terus meningkatkan dana infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua yang tertinggal dari daerah lain, dari Rp 300 miliar sampai Rp 2,5 triliun pada tahun 2015, tapi tahun  2016 turun tinggal Rp 1,5 triliun karena dipotong Rp 1 triliun.
“Inilah tempat saya harus bicara, karena bapak-bapak adalah komisi keuangan. Tanyakan ini kepada Menteri Keuangan. Tanyakan ini kepada Presiden. Jangan diam saja, merasa bahwa sudah Rp 1,5 triliun kita potong mau pakai atau tidak, silahkan,” tegas Politisi partai berlambang Mercy itu.
Apalagi, ujar Carolus, saat ini hampir semua  daerah muncul ketidakpuasan akibat pembagian dana itu, sehingga tentu saja ini membahayakan bagi negeri ini.
“Saya mau katakan di gedung dewan yang terhormat ini. Kalau model seperti ini, kita tidak cepat mengambil langkah, maka disintegrasi bangsa akan terjadi. Jangan selalu bilang Papua mau merdeka, itu tidak. Ini semua daerah mengalami hal yang sama. Semua daerah bicara ketidakpuasan,” tandasnya.
Dalam pertemuan itu, ia mempertanyakan alasan Kementerian Keuangan FRI menurunkan dana tambahan infrastruktur Papua mencapai Rp 1 triliun tersebut. “Ya, Menteri Keuangan harus menjawab ini, apalagi kami berupaya mencari tambahan dana, tapi seenaknya saja dipotong Rp 1 triliun,” ketusnya. (Yuni)

Dibaca 407 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.