Gugatan Freeport Jadi Masalah Negara | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Gugatan Freeport Jadi Masalah Negara

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly

 

JAKARTA,- Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly bidang Anggaran dan Asset Daerah menilai bahwa gugatan PT Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua terkait Pajak Air Permukaan (PAP) di Pengadilan Pajak, Jakarta, merupakan masalah negara.

Untuk itu, Carolus Bolly mendesak Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan masalah gugatan Freeport kepada Pemprov Papua itu disampaikan kepada Menteri Keuangan RI.
“Hal ini juga perlu disampaikan ke Menteri Keuangan terhadap masalah yang kita hadapi sekarang ini. Khan masalah ini sudah menjadi masalah negara, bukan masalah Papua saja,” kata CB sapaan akrab dari Carolus Bolly di sela-sela pertemuan bersama Komisi  XI DPR RI.
Carolus Bolly yang juga Anggota Pansus Freeport DPR Papua ini beralasan jika dalam gugatan Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua itu juga, mereka menggugat UU Pajak.
“Jadi, gugatan mereka bukan sebatas perda pajak saja. Jika sebatas perda pajak, nah itu urusan kami di daerah, tapi kalu digugat ini UU Pajak, itu pun negara yang digugat,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa, terkait dengan gugatan Freeport, seharusnya pemerintah pusat, DPR RI, Pemprov Papua dan DPR Papua bahu membahu untuk menghadapi gugatan Freeport tersebut. “Kami berharap masalah ini tidak diam, tidak habis dirapat ini. Tapi harus diseriusi pemerintah pusat,” harapnya.
Carolus yang  juga sebagai Ketua Panja Aset dan Pendapatan Daerah DPR Papua, juga meminta pandangan Komisi IX DPR RI terkait upaya Pemprov Papua untuk menagih pajak air permukaan kepada Freeport Indonesia tersebut, namun justru digugat oleh Freeport.
“Kami yang kena gugatan, bukan kami yang menggugat. Kami yang menagih  uang kami, tapi malah kami digugat Freeport di Pengadilan Pajak soal pajak air permukaan. Hanya 1 obyek pajak saja yang menjadi masalah,” ungkapnya.
Sehingga pihaknya mempertanyakan apakah langkah Pemprov Papua salah dalam upaya menagih haknya kepada Freeport tersebut, mestinya mereka membayar pajak itu.
“Jika kami salah, salahnya bagaimana? Pandangan kita Pemprov Papua, DPR Pusat terhadap kita seperti itu apa, karena kita tagih uang kita berdasarkan UU dan perda pajak,” terangnya.
Apalagi, kata CB, dalam perkembangan di Pengadilan Pajak, Freeport menolak membayar dan tetap beragumen dan menyampaikan fakta-fakta alasan mereka yang semua itu berlandaskan pada Kontrak Karya (KK) Freeport.
Sehingga  ia mempertanyakan sistem tata perundang-undangan di negara yang berlaku. Apakah KK lebih tinggi daripada UU, atau UU lebih tinggi daripada KK.
“Saya kira jika KK lebih tinggi dari UU, maka bubarlah negara ini. Tatatan kita bernegara ini bisa kacau karena semua mereka berdasarkan pada KK,” ketusnya. (Yuni)

Dibaca 388 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX