DPRP: Pertikaian Mimika Diselesaikan Secara Hukum | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

DPRP: Pertikaian Mimika Diselesaikan Secara Hukum

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPRP, Yunus Wonda SH MH.

 

Jayapura,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),  Yunus Wonda SH MH  meminta agar penyelesaian pertikaian antar kelompok di Timika, Kabupaten Mimika sudah sepantasnya dibawa ke ranah hukum positif agar bisa memberikan efek jera.

"Kita tidak boleh lagi biasakan menyelesaikan pertikaian, persoalan, konflik atau permasalahan ditengah masyarakat dengan cara adat. Ini juga sebenarnya membuat rakyat atau lainnya untuk ikuti dan ulangi lagi dan tidak berikan pembelajaran," kata Yunus Wonda ketika ditemui sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/5) kemarin siang.
Menurut legislator yang satu ini, bahwa penyelesaian persoalan dengan cara hukum adat, ternyata tidak memberikan solusi yang baik dan  tepat kepada masyarakat, tetapi selalu menimbulkan persoalan yang sama tiap waktu, sehingga  tidak memberikan efek jerah. Maka kedepannya penyelesaian hukum positif lebih dianjurkan.
“Jadi cara-cara ini (hukum adat) harus dihilangkan. Ketika ada konflik lagi harus dibawah ke ranah hukum positif,  agar dapat diproses sesuai dengan UU yang berlaku, Jadi tidak lagi penyelesaian secara adat," tandasnya.
Politisi dari partai berlambang bintang mercy itu mengaku sangat prihatin dengan pertikaian antarkelompok yang bisa meluas dan menjadi isu SARA jika tidak segera disikapi dengan tegas dan tuntas.
"Terkait persoalan di Timika, ini kita tidak pernah dengar dalam satu tahun, tidak ada masalah, apasti da saja. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah disana untuk proaktif supaya dapat meredam, agar bagaimana tidak ada konflik lagi," harapnya.
"Karena konflik di Timika ini tidak ada ujungnya, selalu ada konflik dan konflik. Pemerintah Mimika tidak boleh biarkan ini berlarut-larut, masyarakat butuh ketentraman dan kedamaian, agar pembangunan berjalan," lanjutnya.
Dia menandaskan, bahwa penyelesaian secara adat yang sering kali dilakukan, tidak selamanya memberikan solusi akhir. Karena adat ini, seringkali disalah gunakan, disalah tafsirkan dalam penyelesaiannya, sehingga sering kali ada persoalan yang dibuat,
“Itu karena rakyat berpikir, setiap persoalan nanti pemerintah yang bayar. Nanti harga kepala akan dibayar. Ini nanti akan sulit meredam konflik, kedepannya harus dibawa dalam masalah hukum," tandas Yunus Wonda.
Lanjut dikatakan, dengan penyelesaian hukum positif, maka diharapkan warga atau antarkelompok yang bertikai mendapatkan efek positif, bahwa yang bersalah akan dihukum, sehingga kedepan hal itu tidak akan diulangi lagi.
"Kalau memang ada konflik diselesaikan dengan cara hukum positif lebih baik. Supaya masyarakat  juga pahami, ini bagian dari shock terapy. Sehingga bisa didapatkan mana pelakunya. Tidak usah dibawah lagi dalam adat, ini namanya memelihara konflik. Harus di hukum," tukasnya.
Terkait masalah itu, kata Wonda,  kami  telah mengutus perwakilan ke Timika, Kabupaten Mimika untuk mencari tahu akar persoalan dan memberikan saran bagaimana menyelesaikannya.
"Yah, baru kemarin ada anggota DPRP yang kesana, dan telah melaporkan masalah ini. Dan sarannya adalah hukum positif harus diterapkan," ujarnya.
Yunus Wonda menambahkan, memang belakangan ini di Timika, sering terjadi pertikaian antarkelompok sehingga terjadi pembakaran sejumlah rumah penduduk, dan dikabarkan ada warga yang menjadi korban.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mengutus tim untuk melihat situasi dan kondisi akibat konflik antarkelompok, “ tutup Yunus Wonda. (Yuni)

Dibaca 605 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.