DPRP dan Pemerintah Akan Berjuang Selesaikan Kisruh PTPN II Keerom | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

DPRP dan Pemerintah Akan Berjuang Selesaikan Kisruh PTPN II Keerom

Beri rating artikel ini
(0 voting)

suasana pertemuan terutup dengan Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum bersama Ketua Komisi II DPRP, Deerd Tabuni beserta sejumlah Anggota Komisi II dan para petani kelapa swait juga masyarakat dewan adat pemilik hak ulayat di aula kantor Bupati Keerom, Rabu (25/5).

 

“Pemalangan Itu Harus Dibuka Sehingga Perekonomian Bisa Normal Kembali”

Jayapura,- Guna menindaklanjuti  surat Gubernur Papua, Lukas Enembe yang berkaitan dengan perusahaan  kelapa sawit yang dikeloha oleh PTPN II Kabupaten Keerom maupun perusahaan induknya yaitu PTPN III yang berkantor di Tanjung Kurawa Medan. Maka DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah

Kabupaten Keerom akan terus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak berlarut-larut.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni, SE,  MSi, Wakil Ketua Komisi II Madai Kombo, Sekretaris Komisi, John Ibo, Mustakim, H. Syamsunar Rasyid, Wilhelmus Pigai dan Pendis Enumbi, juga hadir Manager PTPN II Arso, Hilarius Manurung, Kadis Perkebunan Provinsi Papua, Jhon Namuri, Sekda Kabupaten keerom, Petros  Alosa dan Kapolres Keerom, AKBP Marison Tobert  H. Sirait.
“Jadi pelimpahan surat Gubernur dan ditanggapi oleh Menteri BUMN itu yang kita kawal sehingga tadi kami lakukan pertemuan itu untuk koordinasi masalah itu. Namun dalam hal ini PTPN II ini tidak salah, yang salah kenapa dewan adat melakukan pemalangan itu, seharusnya mereka juga harus memahami posisi PTPN II ini, akhirnya hasil panen para petani tidak bisa keluar.  “ kata Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni kepada Pasific Pos usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, pihak PTPN juga pemilik hak ulayat, petani juga puluhan sopir pengangkut kelapa sawit  di aula kantor Bupati Keerom pada Rabu (25/5).
Lanjut Deerd Tabuni, tapi karena mereka sudah palang pabrik akhirnya jadi banyak masalah yang muncul sehingga karayawan yang jumlahnya dua puluh lima ribu lebih itu produksinya tidak jalan, kegiatan juga tidak jalan sehingga nasib mereka jadi berantakan.
Menurutnya, seharusnya BUMN menyerahkan hasilnya langsung ke BUMD dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua sebagai wilayahnya, bukan serahkan kepada perusahaan swasta. Kalau itu diserahkan kepada pemerintah provinsi maka perusahaannya bisa dibangun di tanah Papua juga,  sehingga karyawan bisa dikontrol dan hasilnya tidak dibawa ke Sumatera lagi tapi sudah bisa diolah di Jayapura ini sehingga pendapatan bisa meningkat.
“Itu tujuan kami untuk berjuang. Jadi pihak perusahaan pun sudah menyerah, menyerah dalam arti bahwa produksi mereka menurun,  tapi opersioanlanya keluar namun biayanya sangat besar.  Namun pihak meneger menyampaikan terimakasih jika itu bisa pindah di Papua, “ ungkapnya.
Meneger PTPN II Kabupaten Keerom, Hilaris manurung mengatakan, hasil pertemuan itu belum memuaskan lantaran tidak ada titik temunya, karena masyarakat adat pemilik hak ulayat belum membuka pemalangan inti tersebut.
Apalagi kata dia, ini dalam rangka melayani masyarakat di Kabupaten Keerom yang diperkirakan sekitar dua puluh lima ribu lebih orang yang bekerja sebagai petani kelapa sawit.  Sehingga kalau ditanyak kami puas atau tidak, ya tentu saja hasil pertemuan itu sangat tidak memuaskan  bagi kami.
“Jujur kami tidak puas, tapi kami justru  berterimakasih karena pihak pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten Keerom juga  DPR Provinsi Papua hadir untuk memfasilitasi pertemuan ini. Namun kendala itu justru ada di masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat  yang tetap berkutat dalam satu permasalahan dan tidak melihat secara jernih fungsi,  makna dan peranan dari PTPN II  Kabupaten Keerom sebagai spirit masyarakat adat, “ tandasnya.
Pihaknya berharap secepatnya masyarakat adat harus mengikuti arahan dari DPRP dalam pertemuan itu,  bahwa sudah dibentuk tim untuk menyalurkan aspirasi mereka tapi dengan syarat produksi  di PTPN II di Kabupaten Keerom itu berjalan kembali.
“Jadi pemalangan itu harus dibuka sehingga perekonomian masyarakat bisa pulih kembali, bisa normal kembali dan PTPN II bisa beraktivitas kembali. Sehingga tidak ada stagnasi perekonomian di Kabupaten Keerom yang dampaknya itu sangat luas, “ ujar Manurung.
Sementara itu, Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum menambahkan, intinya ada tiga point dari hasil pertemuan itu, salah satunya adalah take over dari BUMN dan BUMD yang kedua permasalahan  dari beberapa unsure baik dari adat maupun petani bahkan para pengangkut kelapa sawit  dari PTPN II Keerom.
“Dari PTPN sendiri karena tidak bisa beroperasi sehingga menimbulkan kerugian dari pihak managemen PTPN II. Jadi harus segera diselesaikan masalah ini. Sekali lagi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perkebunan, DPRP dan dari semua unsur yang ada di Kabupaten Keerom harus kita segera tindaklanjuti ini, “ kata Markum.
Tentunya kalau masalah hak-hak dari para petani , ini bukan rananya pemerintah kabupaten keerom  ini adalah rananya PTPN II. Tapi karena PTPN II juga tidak bisa memberikan jawaban secara baik dan memuaskan kepada petani sehingga ini juga belum menemukan titik temunya.
Kata Markum, dalam pertemuan itu memang ada beberapa ususlan-ususlan salah satunya dari  masyarakat kalau semua sudah dirugikan ya semua selesai tapi tidak seperti itu. Pemerintah daerah tetap akan memfasilitasi untuk membicarakan hal ini ke tingkat provinsi dalam hal ini Gubernur, Menteri bahkan yang ada keterkaitannya dengan PTPN II ini yaitu Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Jadi tindaklanjut dari pertemuan itu, memang belum menemukan hasil yang memuaskan bagi semua pihak karena ini masih dalam  tahap memfasilitasi  perusahaan dengan para petani, pengangkut juga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, "  pungkasnya.
Ia menambahakan, kami akan segera bergerak cepat, karena kami juga sudah membentuk tim untuk memfasilitasi dari semua pihak yakni dari petani, pengangkut serta adat. (Yuni)

Dibaca 910 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX