7 Suku Blokade Jalan, Freeport Terancam Lumpuh | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

7 Suku Blokade Jalan, Freeport Terancam Lumpuh

Headline Penulis  Selasa, 17 Maret 2015 15:32 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Tampak Suasana Pemalangan di Pertigaan Camp Mile 72 oleh masyarakat tujuh suku bersama karyawan Grassberg Operation, Maintenance, Underground dan Mill, Senin (16/3).

Jayapura,-  Aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) terancam lumpuh total menyusul aksi blokade jalan oleh masyarakat tujuh suku bersama karyawan Grassberg Operation, Maintenance, Underground dan Mill memalang jalur pertambangan milik PT.Freeport Indonesia yang berada dikawasan Pertigaan Camp Mile 72, Senin (16/3) pagi.
Pemalangan itu dilakukan dengan cara memarkirkan kendaraan berat berupa satu unit GetMan di Pertigaan Ridge Camp. Aksi pemalangan itu sempat membuat lumpuh aktivitas pertambangan di Mimika.
Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige menduga pemalangan itu dilakukan karena masyarakat dan karyawan merasa adanya diskriminasi dari management Freeport. “Pemalangan itu dikoordinatori oleh Isai Kum, mereka merasa adanya diskriminasi antar karyawan,”kata Patrige, Senin (16/3).
Dalam aksinya, sambung Patrige, masyarakat 7 suku merasa diancam dan diintimidasi oleh oknum karyawan yang mengatasnamakan karyawan yang tidak bekerja. “Mereka meminta dipertemukan dengan perwakilan management Freeport  maupun Presiden Direktur Freeport, termasuk oknum karyawan yang diduga melakukan intimidasi,” jelasnya.
Masyarakat 7 suku dan karyawan menuntut adanya penegakan aturan PKB-PHI, bahwa semua karyawan Freeport, privatisasi dan kontraktor yang aktif bekerja saat aksi mogok mendapatkan kompensasi dan atau promosi.
Mereka juga meminta adanya peninjauan kembali hasil Arbitrase, yang dianggap tidak sesuai aturan PHI dan PKB Freeport. Mereka meminta agar dipertemukan dengan Tim Arbitrase yang membuat semua keputusan tersebut.
”masyarakat dari 7 suku dan karyawan mengancam semua karyawan yang aktif bekerja pada saat mogok bekerja meminta golden paket, apabila tuntutan tidak dipenuhi,” ungkap Patrige.
Dalam pertemuan itu, aparat kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Mimika meminta kepada semua karyawan agar` saling menghargai. Kepolisian juga meminta agar semua keputusan Tim Arbitrase dan apapun harus dijalani semua.
Polda Papua  juga meminta agar segera melaporkan ke aparat kepolisian apabila mendapat intimidasi atau ancaman.  “Jika masih ada hal hal yang terjadi dilapangan dalam bentuk intimidasi atau ancaman ancaman maka silahkan ambil gambar dan datanya dan dilaporkan ke kepolisian agar segera diproses hukum,” imbuhnya. (Syaiful)

Dibaca 1128 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX