DPR Papua Resmi Bentuk Panja Freeport | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

DPR Papua Resmi Bentuk Panja Freeport

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Boy Markus Dawir

 

JAYAPURA,- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) secara resmi membentuk  Panitia Kerja Freeport. Hal ini dilakukan lantaran ingin mengembalikan status batas-batas, baik hak ulayat maupun dimana di atas tanah di Kabupaten Mimika yang kini sementar dikelolah oleh PT Freeport Indonesia.

Makanya, kami sebagai komisi yang membindangi pertambangan. Kami sudah bentuk Panja Freeport dan Ketuanya adalah Thomas Sondegau. Target kedepan ingin mengetahui apakah area pertambangan PT. FI masih sepenuhnya wilayah area pemerintahan Mimika atau sudah bergeser ke kabupaten lain," kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (11/5) siang.
Target lain dalam pembentukan Panja Freeport tersebut, BMD panggilan akrab dari Boy Markus Dawir itu, menegaskan bahwa untuk memastikan komposisi areal pertambangan Frepeort Indonesia mengambil penuh atau masuk ke wilayah Mimika.
Apalagi, kata calon walikota itu, akan berpengaruh pada PAD dan kontribusi Freeport kepada kabupaten penghasil sumber daya mineral dan jikalau sudah bergeser harus ada lagi perubahan SK, apakah SK Presiden atau menteri SDM terkait daerah penghasil karena diketahui.
"Itulah sebabnya kami ingin meluruskan terhadap areal perbatasan pertambangan tersebut, apalagi ada berbagai aspirasi masyarakat yang masuk di dewan, sehingga kami ingin mendorong segera kami lakukan peninjauan," jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada PT. Freeport untuk membuka diri secara bersama Kabupaten setempat dan harus mendukung kinerja Panja agar kedepan rakyat Papua terutama pemilik ulayat seputar tambang dan pemerintah kabupaten penghasil tak lagi dirugikan.
Ya, kami minta PT Freeport harus buka diri. Tidak boleh tutup diri tetapi membuka diri untuk menfasilitasi bersama-sama dengan kabupaten-kabupaten dimana areal pertambangan Freeport ada seperti Kabupaten Puncak, Nduga, Paniai, Intan Jaya dan Mimika,” terangnya.
Boy menilai, ada tekanan-tekanan kuat dari pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport sehingga dalam renegosiasi kontrak karya lanjutan dan revisi UU Minerba bisa didudukan dengan baik agar rakyat dapat haknya, pemkab dan pemprov juga dapat haknya. “Jangan hanya dengar bunyi saja lalu mengabaikan semua kepentingan rakyat,"ketus Boy.
BMD menambahkan, Panja akan menyurat ke Freeport untuk kami meninjau lokasi-lokasi. “Freeport tak rugi disini. Hanya mau diluruskan batas area penambangan, “terangnya. (Yuni)

Dibaca 554 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.