DPRP Desak Pemprov Bentuk Pansel MRP | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

DPRP Desak Pemprov Bentuk Pansel MRP

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Emus Gwijangge

 

Jayapura,- Seiring dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2011 – 2016, pada 12 April 2016 nanti,  Anggota Komisi I DPR Papua,  bidang Pemerintahan, Politik, Hukum  dan HAM, Emus Gwijangge  mendesak Pemprov Papua dalam hal ini Badan Kesbangpol untuk segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota MRP periode 2016 – 2021.

“Ya, kami meminta Pemprov segera membentuk Timsel MRP, apalagi masa jabatan khan sudah selesai 12 April 2016,” tegas Emus Gwijangge, Selasa (10/5) kemarin.
Terkait dengan permintaan MRP agar mereka diperpanjang tiga bulan ke depan, Emus mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Mendagri, namun sejauh ini belum ada tindaklanjut dari Mendagri, sehingga mau tidak mau mereka harus berhenti.
Apalagi, lanjut Emus, untuk membiayai perpanjangan anggota MRP tersebut tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. “Itu anggaran mau diambilkan darimana? Itu khan melanggar aturan,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar proses rekruitmen anggota MRP segera dilaksanakan dengan membentuk tim seleksi yang dilakukan oleh Pemprov Papua dalam waktu dekat sudah harus berjalan.
“Masak Undang-undang sudah menegaskan masa keanggotaan mereka sudah berakhir. Untuk itu, mereka harus menghormati dan menaati peraturan tersebut,” ketus dia.
Emus menambahkan,  jika masa jabatan telah berakhir, maka otomatis anggaran juga harus dihentikan kepada  pejabat tersebut.
“Anggaran harus distop dong. Khan surat perpanjangan masa jabatan juga MRP belum terima. Jadi anggaran harus distop, kalau masih menjabat maka anggarannya dari mana?,” Tanya Emus.
Untuk itu, ia mmeminta Kesbangpol Provinsi Papua segera melakukan perekrutan anggota MRP. Semestinya mereka koordinasi dulu dengan DPRP, karena orang yang sama yang menangani rekruitmen ini.
“Saya harap MRP segera diprses, karena bisa melanggar aturan. Karena dalam SK sudah berakhir 12 April, kenapa sudah selesai mau ngotot? Ini bukan masalah pribadi, tetapi sudah diatur dalam Undang-undang, yang harus dihormati dan ditaati,” tandasnya. (Yuni)

Dibaca 588 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.