Jap Marey : Perangi Orang Mabuk, Bukan Minumannya | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Jap Marey : Perangi Orang Mabuk, Bukan Minumannya

Headline Penulis  Senin, 25 April 2016 22:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE,- Terkait dengan program Gubernur Papua untuk menutup peredaran minuman keras (Miras) di Papua, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Kabupaten Nabire, Yulian Jap Marey.

Menurut dirinya, yang seharusnya dilakukan adalah memerangi orang mabuk yang mengganggu ketertiban, bukan minumannya. Karena sejatinya bukan minuman yang bikin orang mabuk, tetapi orangnya sendirilah yang membuat dirinya mabuk.
Lebih lanjut dikatakan Jap Marey, ditilik dari sisi aturan, pemerintah pusat melalui aturan (UU) yang dikeluarkan, mengatur soal distribusi Miras. Disisi lain, pemerintah Provinsi Papua melalui gubernur membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang peredaran Miras. Ini artinya, ada dua aturan yang saling bertolak belakang. Aturan dari pusat mengatur soal distribusi, sementara di daerah membuat aturan yang melarang peredaran Miras.
“Apa mungkin dalam sebuah negara ada dua aturan yang bertolak belakang. Yang satu mengijinkan sementara yang lain melarang. Setahu
saya, Perda isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita tentu akan berkiblat pada aturan yang negara sudah buat,” ujarnya kepada media ini, Sabtu (23/4) kemarin.
Dari pengamatannya di waktu yang lalu pernah terjadi penutupan peredaran Miras di daerah ini. Apa hasilnya ? Kata Jap Marey, ternyata
masih saja ada Miras yang beredar dan dikonsumsi oleh warga. Miras yang ada ini justeru didatangkan oleh pihak-pihak yang tidak terdata dan terdaftar oleh pemerintah daerah. Selain Miras masih saja beredar dan dikonsumsi saat itu, ditambah lagi tidak ada kontribusi terhadap daerah melalui PAD.
Berbicara soal minuman memabukkan, bukan saja minuman yang diproduksi oleh pabrik. Namun yang ada di lapangan, ada minuman lokal (bobo, red), aibon, alkohol, spritus dan barang lainnya yang sering kali digunakan untuk mabuk.
Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin gubernur akan menutup semua peredaran barang-barang yang bisa dijadikan alat untuk mabuk. Bobo misalnya, minuman lokal yang diproduksi warga secara lokal, apakah akan bisa dihentikan produksinya. Karena ini terkait dengan urusan perut warga yang selama ini memproduksi minuman lokal. Jika dihentikan produksinya, apakah gubernur sudah memikirkan alih profesi warga pembuat minuman lokal.
“Jika gubernur akan menutup minuman lokal, menurut saya coba buat dulu program agar bahan bobo itu dialihkan kegunaannya untuk dibuat gula merah atau komoditas lainnya. Program ini saja belum ada, lantas bagaimana warga yang memproduksi bobo nantinya akan mendapatkan penghasilan dari mana. Sudah banyak orang pintar meracik minuman yang bisa memabukkan. Sekarang air kelapa saja bisa dijadikan minuman bikin mabuk, dipendam di tepi laut dan satu minggu sudah bisa jadi minuman yang bikin mabuk,” ujarnya.
Jap Marey juga mempertanyakan pernyataan yang menyebutkan bahwa 20 persen orang Papua meninggal dunia karena minuman beralkohol.
Pernyataan ini harus dibuktikan dengan data yang akurat, bukan sekedar perkataan belaka.
Namun dirinya percaya jika 20 persen kematian itu disebabkan oleh penyakit HIV/Aids. Artinya, penyebaran penyakit mematikan ini di Papua begitu tingginya. Justeru gubernur seharusnya lebih menitik beratkan perhatiannya pada penanganan penyakit mematikan ini.
“Gubernur jangan bicara soal penutupan Miras, coba gubernur dan seluruh pejabat daerah turun periksa HIV/Aids dulu. Itu yang dikerjakan baru benar untuk meminimalkan kematian dari penyakit yang satu ini,” ujarnya.
Menurut Jap Marey, saat ini yang lebih tepat untuk dilaksanakan adalah pembuatan Perda untuk menangani orang mabuk. Penanganan orang mabuk di Nabire, dirinya pernah mengusulkan kepada Pemda Nabrie untuk melokalisir tempat untuk mengkonsumsi Miras.
“Tangani orang mabuk, saya usulkan bupati buat barak panjang tamung mereka. Bupati tinggal perintahkan stafnya untuk mengamankan orang mabuk yang berada di areal yang bukan tempatnya. Yang lebih penting itu tingkat pengawasan,” tuturnya.
Dalam Perda menangani orang mabuk, lanjut Jap Marey, salah satu poin yang perlu diakomodir di dalamnya adalah larangan bagi orang yang mabuk untuk berkendara. Tentunya ini diperlukan partisipasi dari institusi lain, seperti kepolisian.
“Jangan sampai ada orang mabuk membawa kendaraan, karena hal ini bisa berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, penertiban juga dilakukan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat-surat berkendara, juga penertiban pengendara anak-anak di bawah umur. Saya sering lihat anak-anak di bawah umur berkendara dengan bonceng tiga tanpa pake kelengkapan berkendara pula,” ujarnya. (Ros)

Dibaca 378 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.