Kasus Pelanggaran HAM Papua Akan Disampaikan Ke Presiden RI | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Kasus Pelanggaran HAM Papua Akan Disampaikan Ke Presiden RI

Headline Penulis  Senin, 18 April 2016 12:28 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)



Jayapura,- Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua yang diketuai Matius Murib menggelar Fokus Group Discussion di Hotel Aston Jayapura, Jalan Percetakan, Jumat (15/4/2016).

Hadir dalam diskusi yang juga sebagai narasumber dari TNI/Polri, Akademisi serta DPRP duduk bersama guna  membahas kasus berat yang terjadi di Papua sejak tahun 1963-1998 hingga 2016.
Direktur Pembela HAM Papua, Matius Murib mengatakan, dalam FGD itu semua pihak diajak agar mengambil kasus-kasus yang paling cocok dan sesuai fakta sesuai pelanggaran HAM di Papua, sehingga dalam penyelesaiannya tidak terjadi konflik.
"kami adakan FGD ini untuk mencari solusi dan menyelesaikannya kasus berat untuk disepakati supaya didorong kepihak yang lebih berhak untuk menyelsaikannya yakni Menkopohukam yang mengawali pelanggaran HAM di Indonesia ini. Akhir dari dialog ini adalah damai", kata Matius.
Menurutnya, sebuah pelanggaran yang dikategorikan kasus berat sesuai dengan pembahasan, yakni sistematis, meluas, ada korban, dan ada korban yang mengunsi, jika itu ada maka kasus tersebut dinyatakan pelanggaran berat untuk disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo.
"Mengani kasus ini kami lebih mundur kebelaknag artinya tidak boleh melupakan masalah lalu. Sebagai tindak lanjut kami akan berikan saran ke bapak presiden agar kasus pelanggaran HAM di Papua segera diselesaikan", ungkapnya.
Ditempat yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Frits Ramandey mengakui, tak kunjung selesainya pembahasan kasus di Papua dikarenakan ada pada persepsi masyarakar sipil yang selalu beransumsi bahwa setiap kasus itu adalah pelanggaran HAM.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 20 yang menyatakan data kasus tidak bisa dikeluarkan oleh lembaga lain kecuali Komnas HAM yang menyatakan pelanggaran berat.
"Komnas HAM dalam melakukan penyidikan itu berdasarkan bentukan tim AdHok dalam penyelidikan yang kemudian kasusnya dilanjutkna dalan pengadilan untuk diselsaikan", pungkasnya. (Ramah)

Dibaca 1090 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX