ABR: Tutup Miras, untuk Selamatkan Generasi Papua | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

ABR: Tutup Miras, untuk Selamatkan Generasi Papua

Headline Penulis  Jumat, 15 April 2016 23:21 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Perlunya membangun komunikasi dari pemerintah  Kabupaten/Kota dengan pemerintah provinsi Papua, soal fakta Integritas terkait pelarangan minuman keras (Miras) beralkohol terkait perijinan penjualan miras yang telah dikeluarkan pemerintah setempat, sebelum dilakukan penyitaan miras tersebut.

“Fakta integritas telah ditanda tangani, jadi setiap kepala daerah kabupaten kota menginfokan ke Bapak Gubernur Papua bahwa berkaitan dengan miras, pengusaha-engusaha itu sudah membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa minta waktu sampai ijin itu selesai baru di tutup,” kata Abisay Rollo kesejumlah wartawan, Kamis kemarin.
Dirinya mengaku telah menggodok pelarangan miras tersebut pada tahun 2004 dan ditetapkannya Perda Miras pada tahun 2008, namun masih bertentangan dengan peraturan di tingkat atas.
“Kita DPRD Kota Jayapura pernah tetapkan Perda Miras 2008. Jadi karna waktu itu antara mau tutup miras atau tidak. Ya sudah lah kalau kita tutup, nanti orang yang minum-minuman keras campur obat lain dan mati, pertimbangan itu, sehingga kami buat perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan ABR, dalam perda itu miras di jual di tepat khusus seperti tempat hiburan, hotel dan restaurant, namun tempat khusus itu harus menyiapkan pula tempat pemulihan bagi pengunjung yang telah dipengaruhi minuman beralkohol, sebelum meninggalkan lokasi tersebut.
“Kalau orang itu minum sampai mabuk di tempat-tempat itu, harus disediakan tempat pemulihan sampai dia sadar dan dapat tinggalkan tempat tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal negative dampak minuman diluar area itu,” terangnya.
Lantaran perda tersebut bertentangan dengan Undang Undang diatasnya, maka perda tersebut mengalami penundaan agar beberapa pasal yang bertentangan disesuaikan UU diatas perda tersebut. Sehingga, muncullah Perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang isinya hampir sama.
“Tapi sampai saat ini, ketika Gubernur katakana ditutup, ya saya sejalan juga. Artinya itu hak seorang Gubernur boleh berlaku, tetapi antara Gubernur, Bupati dan Walikota harus menjalin komunikasi yang baik,” terangnya.
Intinya, menurut ABR, kabupaten/kota harus berkomunikasi ke provinsi untuk memberikan waktu kepada pengusaha-pengusaha penjual miras menyelesaikan surat ijin yang telah dikeluarkan pemda kabupaten/kota.
“Karena semua yang sudah mendapat surat ijin itu, sudah membayar pajak, jadi harus ada komunikasi. Saya yakin Bapak Gubernur Papua mengerti akan hal itu,” ujarnya. (Fani)

Dibaca 507 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.