DPRP Minta Jangan Salah Tafsir Proses Pergantian SKPD | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

DPRP Minta Jangan Salah Tafsir Proses Pergantian SKPD

Headline Penulis  Rabu, 13 April 2016 20:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jan L. Ayomi
 

“SKPD Merupakan Jabatan Karir Tidak Direkrut Oleh Parpol”

Jayapura,- Anggota DPR Papua, Jan L. Ayomi meminta kepada semua pihak agar jangan salah menafsirkan terhadap proses pergantian Pejabat Satua Kerja Perangkata Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Papua.

“SKPD tidak direkrut oleh Partai Politik tapi merupakan jabatan karir yang dilakukan di Pemerintahan. Begitu pula dengan jabatan Sekda, yang diangkat oleh Gubernur, sehingga diminta kepada masyarakat dan kepada siapapun untuk jangan salah menafsirkan,” kata Jan Ayomi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/4) kemarin.
Menurut Ketua Baleg DPRP itu, setiap pergantian kabinet di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua sudah merupakan kebijakan dan kewenangan yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Dijelaskannya, dalam UU Otonomi Khusus tidak mensyaratkan bahwa pimpinan SKPD berasal dari Parpol atau rekrutmen dari Parpol itu sendiri.
“Ini yang harus dipahami.Sekda Papua mendapat jabatan karena sudah bekerja di pedalam bertahun-tahun.Ia sudah bekerja dan sudah membuahkan hasil. Belum tentu orang bekerja seperti sekda sekarang ini, sehingga itu kebijakan gubernur dan memberikan jabatan tersebut, ” jelasnya.
Jabatan politik, kata Ayomi, hanya dua yakni Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua. Namun untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus diusulkan ke MRP untuk melihat keaslian Orang Asli Papua, yang selanjutnya diserahkan ke KPU.Tapi itu bukan keharusan.
“Nah, Kepala Dinas kan tidak memenuhi Parpol. Saya ingin orang Papua juga bisa mengerti tentangapa yang menjadi undang-undang yang berlaku di Negara ini. Jangan salah penafsiran kalau jabatan Sekda, SKPD , Rektor atau Direktur Perbankan, juga Dierktur Rumah Sakit, itu semua jabatan professional dan bukan kewenangan Gubernur Papua,” terangnya. ( Yuni)

Dibaca 404 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.