Jayapura – Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal anggaran dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Menurut Ramses, anggaran untuk Pilkada 2024 untuk KPU Papua adalah sebesar Rp 155 miliar, namun untuk pelaksanaan PSU, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 168 miliar.
“Nanti kita akan lakukan review terhadap usulan anggaran yang diajukan, mengingat masih ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya yang belum terpakai, yaitu sekitar Rp 47 miliar di KPU,” ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Senin (3/3/2025).
Selain itu, Ramses juga menjelaskan pengajuan anggaran dari Bawaslu Papua, sebesar Rp 151 miliar, meskipun untuk Pilkada 2024 mereka hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 55 miliar.
Sementara itu, usulan anggaran dari Polda Papua untuk pengamanan PSU tetap sebesar Rp 29 miliar, sama seperti tahun sebelumnya, dan TNI mengajukan anggaran pengamanan sebesar Rp 19 miliar.
Gubernur Limbong menegaskan bahwa meskipun ada sejumlah usulan anggaran besar, pemerintah Papua akan menghadapi beberapa kendala dalam pengalokasian anggaran tersebut. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait hal ini.
“Intinya, kita akan melakukan review terhadap semua usulan yang diajukan. Kegiatan yang tidak penting akan dipending, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan PSU. “Saya sudah menekankan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan cukup dilakukan di kantor, tidak harus di hotel. Perjalanan dinas juga bisa dilakukan dengan zoom meeting atau daring,” ujarnya.
Menurut Ramses, penghematan anggaran menjadi hal yang sangat krusial, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Meskipun demikian, Ramses memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Papua harus tetap berjalan aman, lancar, dan damai.
Kapan tepatnya waktu pelaksanaan PSU, Gubernur menegaskan bahwa hal tersebut akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, yang saat ini tengah melakukan rapat koordinasi terkait tahapan PSU dengan KPU Pusat di Jakarta. “Kami berharap PSU ini bisa berjalan dengan sukses, tanpa hambatan yang berarti,” tambahnya.
