Jayapura – Dengan masih merebaknya wabah Covid-19, Pemerintah cukup berhasil mewujudkan kinerja APBN yang baik dengan realisasi APBN di Papua diatas target yang telah ditentukan.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua merilis pagu total APBN Provinsi Papua tahun 2020 adalah sebesar Rp23,60 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp13,79 triliun, belanja Non K/L (BUN) Rp100,37 miliar, serta belanja DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) Rp9,70 triliun.
“Pagu APBN yang dianggarkan untuk Provinsi Papua tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Papua sekaligus dalam rangka membantu penanganan Covid-19,” tulis rilis tersebut, Senin (15/2/2021).
Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp12,93 triliun atau sebesar 93,75 persen dari pagu Rp13,79 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yaitu 88,03 persen.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yaitu belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, serta belanja bansos. Sementara belanja Non K/L yaitu belanja lain-lain yang digunakan untuk biaya Ongkos Angkut Beras (OAB) di wilayah Papua.
Sampai dengan akhir tahun 2020, belanja bantuan sosial merupakan belanja dengan realisasi paling tinggi dari sisi persentase yaitu sebesar Rp23,21 miliar atau 98,49 persen dari total pagu sebesar Rp23,57 persen dimana hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 97,47 persen.
Sementara itu, alokasi DAK Fisik dan Dana Desa/DFDD (tidak termasuk dana transfer lainnya) terealisasi Rp9,34 triliun atau sebesar 96,29 persen dari total pagu sebesar Rp9,70 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan akhir tahun 2019 yang terealisasi 91,27 persen atau sebesar Rp25,67 triliun dari total pagu sebesar Rp28,12 triliun.
“Sampai dengan triwulan IV 2020, Dana Desa tahun 2020 dengan pagu sebesar RP5,35 triliun bagi 5.411 desa di 29 kabupaten/kota, terealisasi 100 persen. Penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 diprioritaskan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 yang telah disalurkan mulai bulan April 2020 hingga Desember 2020.
Untuk DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp687,72 miliar diantaranya dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 3.194 sekolah di wilayah Provinsi Papua. Sedangkan DAK Fisik dengan pagu sebesar Rp3,60 triliun terealisasi sebesar Rp3,30 triliun atau 91,62 persen.
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021, pagu total APBN Provinsi Papua adalah sebesar Rp27,83 triliun yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,22 triliun, Belanja lain-lain sebesar Rp109,7 miliar, dan pagu Dak Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar Rp10,50 triliun.
Belanja APBN 2021 untuk Provinsi Papua secara total meningkat sebesar Rp4,23 triliun atau 17,92 persen. Peningkatan belanja ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. (Redaksi)
