SENTANI – Anggota MRP Tabi I Utusan Keerom, Herman Yoku menyampaikan kalau bicara soal penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II itu, dirinya balik bertanya terlebih dahulu yang menolak itu siapa dan dia mewakili siapa, baik itu mewakili masyarakat siapa dan mewakili asal suku siapa.
“Memang benar kita ini semua orang Papua, tapi di seluruh orang asli Papua itu kan punya wilayah hukum adat masing-masing, jadi tidak bisa bawa semua. Kemudian yang kedua, sekarang dia pakai tolak ukur yang mana sampai katakan Otsus gagal dan tidak boleh diperpanjang lagi,” kata Herman Yoku, Rabu (4/11), usai menghadiri acara konferensi pers Dewan Adat Suku Sentani (DASS) terkait Kamtibmas di Wilayah Hukum Adat Tabi, yang berlangsung di HORISON 5 Meeting Room, Lantai II, HoreX Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.
Pernyataan ini dikatakan Herman Yoku menanggapi adanya warning dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para elite Papua (politisi dan birokrat) terkait dengan perpanjangan Otsus Jilid II yang sedang dilakukan tanpa mendengar suara rakyat Papua.
Warning ini disampaikan langsung oleh salah satu pentolan KNPB yang dimuat salah satu media online lokal Papua belum lama ini.
“Selanjutnya kalau dia pakai tolak ukur Otsus hari ini dianggap gagal, maka dia harus mampu mempresentasikan gagalnya Otsus di empat bidang itu yang mana saja. Nah, sekarang saya kembalikan dia pu pernyataan ini, jadi jangan lempar bola terus sembunyi tangan dan itu tidak boleh seperti itu. Empat (4) bidang dalam Otsus yang dianggap gagal itu dimana saja,” ujarnya menanyakan.
Ia mengatakan, uang (dana Otsus) yang 80 persen itu ada di Kabupaten/Kota dan kalau dianggap gagal siapa yang bilang itu.
“Hari ini yang jadi pemimpin bukan suku siapa-siapa iya toh, bukan saya dari Tabi, bukan juga dari Saireri dan bukan Animha. Hari ini yang jadi gubernur dan wakil gubernur adalah dua anak adat yang ada di wilayah adat Laapago dan Meepago. Yakni, Lukas Enembe dan Klemen Tinal adalah anak adat Laapago dan Meepago. Bukan orang Tabi ya, bukan Saireri dan juga bukan Animha,” ujarnya.
“Kalau sekarang bilang (Otsus) gagal, dia mewakili masyarakat siapa. Kalau dia mewakili masyarakat Laapago dari kelompok mahasiswa, ya berarti dia harus salahkan dia pu gubernur dong,” tukas Herman Yoku.
Untuk diketahui, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mewarning Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para elite Papua (politisi dan birokrat) terkait dengan perpanjangan Otsus Jilid II yang sedang dilakukan tanpa mendengar suara rakyat Papua.
Demikian penegasan yang disampaikan Warpo Wetipo selaku Ketua I KNPB Pusat yang dimuat di salah satu media online lokal Papua, belum lama ini.
