Jayapura, – Setelah DPR Papua membentuk Panitia Khusus (Pansus), kini Tim Pansus Otsus DPR Papua turun ke masyarakat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di lima wilayah adat di Papua.
Lima wilayah adat itu yakni, wilayah adat Tabi dipusatkan Kabupaten Sarmi, Meepago dipusatkan di Kabupaten Mimika, Saireri dipusatkan di Kabupaten Supiori, Lapago dipusatkan di Kabupaten Jayawijaya dan Animha dipusatkan di Kabupaten Merauke.
Ketua Komisi III DPRP, Benyamin Arisoy, SE. M, Si yang juga selaku ketua tim untuk wilayah adat Saireri yang di pusatkan di Kabupaten Supiori, mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat setempat tentang revisi evaluasi dan juga revisi undang-undang Otonomi Khusus. Meskipun sempat ada pro-kontra di masyarakat terkait evaluasi dan revisi UU Otsus juga dana Otsus Papua.
Diakui, pro dan kontra itu terlihat saat pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat di Kabupaten Supiori, Selasa (6/10).
“Kami RDP dengan masyarakat Supiori terkait evalusi dan revisi UU Otsus. Yang hadir Bupati beserta jajaran Muspida, pimpinan OPD, Sekda, Tomas, Toga, Dewan Adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan,” kata Benyamin Arisoy ketika di hubungi Reportase Papua lewat via telepon, Rabu (7/9).
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, setelah pihaknya sampaikan maksud dan tujuan tim Pansus Otsus terkait dengan evaluasi dan revisi UU Otsus, pada kesempatan itu pula bupati Supiori mempersentasikan tentang pelaksanaan dana-dana Otsus yang dikelolah Pemkab Supiori selama tiga tahun terakhir. Kemudian masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang revisi UU Otsus dan kelanjutannya.
“Pendapat masyarakat pada dasarnya seperti biasa, ada yang menyatakan merasakan manfaat dalam pelaksanaan UU Otsus. Karena ini sangat menolong masyarakat di berbagai sektor, khususnya pada pengelolaan dana Otsus di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi,”jelasnya.
Seperti dalam bidang pendidikan lanjut Benyamin Arisoy, ada pembebasan SPP, di Kesehatan ada pengobatan gratis, lalu di Ekonomi ada bantuan juga sarana prasarana.
Apalagi kata Benyamin, di daerah ini potensinya di kelautan sehingga ada bantuan alat tangkap, bantuan motor jhonson dan lain sebagainya bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.
“Jadi dari aspek itu banyak masyarakat yang menganggap positif dan berharap ini bisa dilanjutkan. Tapi ada juga masyarakat yang menganggap bahwa Otsus gagal dan tidak memberi dampak yang baik kepada masyarakat,”ujar Benyamin.
Menurutnya, itu wajar- wajar saja, jika ada masyarakat yang terima dan ada yang menolak. Itulah pandangan masyarakat dan tidak semua mesti berjalan mulus.
“Jadi intinya seperti itu. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Tapi bagi saya itu wajar-wajar saja, itulah kehidupan rakyat dan kita menerima itu. Kalaupun terjadi pro kontra, kami menganggap itu masukan yang akan kami lanjutkan,”paparnya.
Namun yang terpenting tugas pihaknya sebagai anggota dewan adalah menganggap itu masukan, dan akan dilanjutkan ke tim Pansus dan digodok bersama.
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Papua ini menambahkan, selama pelaksanaan RDP tak ada kendala yang ditemui pihaknya, karena bupati dan para Muspida di Supiori menyambut tim DPRP dengan baik.
“Setelah ini, kami juga masih akan bertemu dengan beberapa dewan adat untuk meminta pandangan mereka. Kami dua tiga hari di sini,” tutup Benyamin Arosiy.
Sekedar diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di wilayah adat Saireri, dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Papua. Benyamin Arisoy, SE. M, Si, didampingi sejumlah anggota DPR Papua diantaranya, Jack Komboy, Tan Wie Long, Ance Wanggai, Mega Nikijuluw, Mustakim, Fadli Nasrullah, dan Yosia Busup. Serta didampingi dua tenaga ahli dan dua staf Sekretariat DPR Papua.
