Sementara, untuk gula pasir, Laduani mengungkapkan bahwa tak hanya di Papua, stok gula pasir secara nasional juga terbatas. Namun ia memastikan bahwa Pemerintah Daerah tak tinggal diam dengan persoalan ini.
“Ini kita tangani secara serius, kita buat edaran kepada pengecer dan distributor untuk membatasi penjualan gula pasir ke depan sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kami juga tegaskan bahwa jangan melakukan penimbunan, karena akan ditindak secara hukum,” ujar Laduani.
Laduani mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan gula pasir, Pemerintah Papua bersinergi dengan Perum Bulog. Dalam waktu dekat, Perum Bulog akan mendatangkan gula pasir.
Kepala Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Sopran Kenedi mengatakan, penambahan stok komoditi non beras sudah mulai tersedia pada awal April mendatang. Untuk gula pasir tahap pertama akan diterima 200-250 ton Gula Kristal Putih (GKP) siap konsumsi.
Kepala PT Pelni Cabang Jayapura, Harianto Sembiring mengatakan, KM Ciremai yang dijadwalkan masuk ke Jayapura sebagai pelabuhan terakhir pada 27 Maret 2020 dibatalkan lantaran kapal tersebut membawa penumpang dan logistik menyusul adanya Surat Kesepakatan Bersama dari Pemerintah Papua dan Forkopimda terkait penutupan penerbangan penumpang dan pelabuhan laut.
“Karena adanya hal tersebut, maka pembongkaran logistik dialihkan ke Manokwari. Logistik berupa barang campuran termasuk bahan pokok sebanyak 31 kontainer itu diangkut menggunakan kapal barang dengan rencana pengapalan Sabtu 28 Maret 2020, tetapi kami tidak tahu tiba di Jayapura tanggal berapa,” ujar Harianto.
Harianto mengatakan, seluruh kapal penumpang Pelni yang masuk ke Jayapura juga membawa logistik. Sesuai jadwal sampai 6 April 2020, masih ada dua kapal yang akan masuk.
“Dua kapal tersebut dibatalkan pelayarannya ke Jayapura, karena sudah ada surat keputusan tersebut, kami menghormati itu,” ucapnya.
