Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua.
Penyerahan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, kepada BPK Perwakilan Papua pada Rabu (9/4/2025) di Jayapura.
Dalam sambutannya, Ramses Limbong menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ramses menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta wajibnya pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ramses juga menyoroti bahwa BPK selama ini telah mengawasi jalannya pembangunan di Papua, meskipun ada beberapa program yang belum berjalan sesuai harapan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua masih perlu perhatian lebih, dan pembangunan harus dilakukan dengan lebih baik untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ramses berharap, dengan dilakukannya pemeriksaan ini, BPK dapat memberikan opini terbaik atas laporan yang diserahkan. Selain itu, ia juga meminta kepada BPK dan Inspektorat untuk terus melakukan koordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna memastikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Ke depan, pembangunan di Papua harus semakin baik, dengan dampak langsung yang positif kepada masyarakat di kampung-kampung,” harapnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kekurangan dalam program pembangunan tahun 2024 akan dipertanggungjawabkan, dengan sanksi yang jelas jika ditemukan ketidakberesan dalam laporan keuangan.
Ramses mengakhiri sambutannya dengan berharap agar kerjasama antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pemeriksaan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan penggunaan anggaran dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua.
