Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Papua telah tuntas setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin kemarin.
Sebagai tindak lanjut, Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah ditetapkan dengan batas waktu 180 hari kedepan KPU sudah harus melaksanakannya.
Ramses mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua untuk memastikan PSU berjalan lancar. Salah satu fokus utama adalah efisiensi anggaran, dengan memangkas biaya yang dianggap tidak perlu di KPU.
“Kami ingin anggaran digunakan seefisien mungkin. Jika ada pengeluaran yang tidak terlalu penting, harus dihapus. Debat paslon pun tidak perlu dilakukan di Jakarta, cukup di Jayapura dan bisa disiarkan langsung melalui TVRI, RRI, serta YouTube. Sekarang semua orang bisa menonton lewat live streaming, jadi tidak perlu ke Jakarta,” ujar Ramses.
Selain itu, Ramses menekankan pentingnya keamanan selama PSU berlangsung. Rapat koordinasi dengan pihak keamanan akan segera dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Ia juga mengingatkan semua pihak, termasuk paslon dan penyelenggara, untuk menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab.
“Demokrasi itu mahal, jadi saya meminta semua pihak menjalankan tugasnya dengan baik. Paslon harus mempromosikan diri mereka secara baik, masyarakat memilih dengan hati nurani, aparat keamanan menjaga ketertiban, dan KPU menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil,” tambahnya.
Terkait anggaran, Ramses mengungkapkan bahwa efisiensi dari pemerintah pusat tetap akan diperhitungkan. Jika sebelumnya KPU menghabiskan lebih dari Rp 150 miliar, maka untuk PSU ini anggaran akan dipangkas hingga setengahnya, termasuk untuk keamanan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Media pun diharapkan untuk bersikap netral dan memberitakan informasi yang benar sesuai fakta agar tidak menimbulkan persepsi ganda di tengah masyarakat.
“Mari kita sukseskan Pilkada Papua agar dapat melahirkan pemimpin yang terbaik untuk lima tahun ke depan. ASN juga harus menjaga netralitas,” tegas Ramses.
Saat ini, pemerintah sedang merancang solusi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi APBD Papua 2025 yang terkoreksi menjadi Rp 2,4 triliun. Jika diperlukan, rasionalisasi anggaran akan dilakukan, atau alternatif lainnya adalah mengajukan laporan ke Mendagri.
PSU Pilkada Papua diharapkan berjalan sukses dengan persiapan yang matang, baik dari segi penyelenggaraan maupun keamanan.
http://ijm-nasp.unhas.ac.id/public/
