Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menggelar pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua terkait pelaksanaan Pemilihan Susulan Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan KPU serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ini berlangsung pada Kamis (27/2/2025).
Ramses Limbong kepada wartawan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai PSU serta pembiayaan Pilkada tersebut. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU.
“Saya sudah tekankan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU, hal-hal yang tidak perlu dilakukan cukup di kantor, tidak harus di hotel. Perjalanan dinas juga cukup dengan zoom meeting atau daring,” ujar Ramses.
Menurut Ramses, penghematan anggaran menjadi hal yang krusial, apalagi setelah terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat pada tahun ini. “Kita ingin PSU ini berjalan aman, lancar, dan damai,” tambahnya.
Ramses juga meminta KPU Papua segera mengajukan proposal anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan PSU tersebut. “Kalau bisa hari Senin atau Selasa, draf atau proposal anggaran PSU sudah bisa diserahkan, sehingga tim anggaran provinsi Papua bisa melakukan review. Yang jelas besaran anggaran PSU kita masih menunggu pengajuan dari KPU,” paparnya.
Ramses juga menjelaskan bahwa penghematan anggaran bisa dilakukan pada logistik, seperti kotak suara dan bilik suara. “Kotak suara dan bilik suara yang masih bagus bisa digunakan kembali, yang rusak bisa diperbaiki. Intinya bagaimana kita melakukan penghematan seefisien mungkin, karena anggaran APBD Papua tahun 2025 terpangkas sekitar Rp 291 miliar,” tambahnya.
Meskipun demikian, Ramses menegaskan bahwa PSU harus berjalan sukses. “Apapun caranya, kita semua harus sukseskan PSU ini. Anggaran akan kita upayakan, bahkan kita akan berkoordinasi dengan Kemendagri. PSU murni akan dibiayai oleh APBD, semoga ada solusinya, apakah ada bantuan dari pusat atau tidak, kita akan berusaha bersama untuk mensukseskan agenda tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Gubernur, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan PSU.
“Dari total bantuan hibah Pilkada Gubernur tahun 2024 sebesar Rp 155 miliar, masih tersisa sekitar Rp 47 miliar,” ujar Steve.
Mantan jurnalist senior Papua itu menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan PSU kali ini akan lebih besar dibandingkan Pilkada 2024, karena sebelumnya, anggaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota saling berbagi untuk pembiayaan badan Ad Hoc, distribusi logistik, dan lainnya.
Namun, untuk PSU ini, seluruh pembiayaan murni akan berasal dari APBD Papua. “Setelah kami mendapatkan arahan dan petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat pekan depan, kami akan memasukkan rincian kebutuhan anggaran PSU kepada Pemerintah Provinsi Papua,” tambahnya.
Steve juga menyebutkan bahwa pada hari Senin, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Pusat untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.
“Semoga ada PKPU atau Juknis yang dikeluarkan terkait PSU, sehingga kita bisa melihat komponen mana yang bisa kita lakukan rasionalisasi anggaran,” tutupnya.
http://ijm-nasp.unhas.ac.id/public/
