Jayapura – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapasawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, industri sawit mendukung ekonomi Indonesia. Pada 2022 lalu, industri sawit mampu menghasilkan devisa sebesar 39,7 juta dolar Amerika atau setara Rp600 triliun.
“Angka yang cukup fantastis ini membuat neraca perdagangan Indonesia positif,” ungkap Eddy dalam kegiatan Rakercab I GAPKI Papua yang turut dihadiri Plt Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai, di Hotel Swisbell Jayapura, Rabu (20/12/2023).
Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, industri sawit juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Secara nasional, ada 16,2 juta orang yang bekerja di industri sawit. Kita menyumbangkan devisa cukup besar, dan produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi di satu sisi, kita juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ujar Eddy.
Sementara, di wilayah Papua termasuk daerah otonomi baru, kata Eddy, sesuai data statistik Ditjen Perkebunan tahun 2022, luas areal kebun sawit mencapai 251.864 hektar, meliputi 190.122 hektar di Papua atau 7,8 persen perkebunan sawit raya dan 61.742 hektar di Papua Barat.
“Produksinya 843.748 ton CPO per tahun. Di Papua meliputi 743.748 ton, dan Papua Barat sebanyak 9.890 ton. Tanah Papua masih cukup luas dan masih berpotensi untuk mengembangkan industri sawit,” ujarnya.
Dia pun berharap agar perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKi, khususnya di wilayah Papua, agar segera bergabung.
“Baru 9 dari 20 perusahaan yang menjadi anggota, karena kita menempatkan diri sebagai mitra pemerintah, maka yang belum menjadi anggota diharapkan segera bergabung agar bisa bersama memajukan Papua,” ucap Eddy.
Pada kesempatan tersebut, Eddy mengungkapkan bahwa meski kinerja industri sawit membanggakan, namun masih terdapat banyak tantangan yang datang dari dalam dan luar negeri.
“Di luar negeri kampanye negatif tentang sawit sangat gencar, di dalam negeri pun demikian. Kampanye negatif ini tidak hanya menyerang, tetapi juga masuk ke sekolah-sekolah,” ungkap Eddy.
Karena itu, dia mengajak untuk bersama menjaga industri yang telah menopang ekonomi Indonesia dari kerusakan akibat kampanye negatif.
“Kita juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan agar jangan sampai pelajaran mereka disusupi kampanye negatif,” ucapnya.
Tantangan lainnya, ungkap Eddy, adalah cukup banyak kementerian dan lembaga yang mengurusi industri sawit.
“Ada 31 kementerian dan lembaga yang mengurusi industri ini. Jumlahnya luar biasa. Keinginan kami kedepan lebih disederhanakan agar kebijakan tidak tumpangtindih. Karena itu, kami butuh dukungan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Eddy.
Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Papua, Tulus Sianipar mengatakan, Rakercab pertama menghasilkan delapan program, satu diantaranya akan melaksanakan kegiatan focus group discussion atau FGD tentang “Sawit Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Pekerja dan anak Papua”.
Tulus mengungkapkan, program yang menjadi unggulan tersebut lantaran pihaknya menilai pemahaman masyarakat terhadap industri sawit masih beragam.
“Kita berupaya menempatkan industri sawit pada pemahaman yang benar di tengah maraknya kampanye negatif tentang industri tersebut,” ucap Tulus. (Sari)
