Jayapura – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua memberikan catatan terhadap LKPJ Gubenur Papua dalam pandangan umum Fraksi terhadap Raperdasi Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis, 27 Juli 2023.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol yang membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, jika Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan mengucapakan terimakasih atas keseriusan pemerintah Provinsi Papua yang selama ini dapat memberi perhatian dan anggaran untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Dimana pemerintah hadir dalam tugas dan fungsi untuk pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan.
“Apalagi ketiga pilar ini merupakan ROH dari OTSUS di Papua. Dengan ini, maka Fraksi Gerindra merekomendasikan, pentingnya pemerintah daerah memperkuat OPD yang menangani OTSUS dengan dibekali anggaran yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Natan Pahabol pada Paripurna III dalam rangka Penyampaian Pendangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis 27 Juli 2023.
Lanjut dikatakan, sedang materi mengenai realisasi Pendapatan Daerah pada LKPJ Gubernur Papua tahun 2022 yang jumlahnya tidak sesuai dengan angka pada dokumen materi Pertanggungjawaban APBD TA 2022 maupun KPD TA 2022. LKPJ tahun 2022 menyebutkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp. 10,78 Triliun lebih, dan pada LKPD Tahun 2022 (Audited) menyebutkan angka sebesar Rp. 11,040 Triliun lebih.
Bahkan ungkap Natan, demikian halnya data realisasi Belanja juga jumlahnya berbeda dengan realisasi Belanja yang di tuangkan dalam LKPD TA 2022.
“Perbaikan data ini sudah dipertegas dalam pidato Gubemur mengenai Penjelasan pembahasan LKPJ Gubemur Tahun 2022. Ini belum dirumuskan secara baik dan teliti. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan atas realisasinya,” tekannya.
Namun kata Natan, Fraksi Gerindra memberi catatan terkait dengan LKPJ tahun 2022 dan laporan Gabungan Komisi yang terdapat 29 poin akan mendukung program kegiatan yang pembiayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan program kegiatan yang pembiayaanya belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kranya perlu dikoreksi dan diperhatikan untuk kedepan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Fraksi Gerindra berharap Pelaksanaan berbagai Program melalui Visi Misi Gubernur Papua dipenghujung masa kepemimpinan benar-benar direalisasikan untuk mewujudkan keadilan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Provinsi Papua,” tandas Natan.
Selain itu ujar Natan, Fraksi Gerindra juga berharap kiranya pidato Pimpinan DPR Papua terdapat 9 poin harapan menjadi perhatian dalam program proiritas Beasiswa Mahasiswa Unggul Papua, Pembayaran TPP Dokter Spesialis dan Tenaga Medis serta Bantuan penguatan bagi Lembaga keagamaan.
“Fraksi GERINDRA mengapresiasi terhadap beberapa program pemerintah pada Tahun Anggaran 2022 seperti indeks pembangunan manusia Papua meningkat menjadi 61,394 atau tumbuh 1.278 dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu persentasi jumlah penduduk miskin Provinsi Papua yang mengalami penurunan angka dibanding tahun sebelumnya. Pada bidang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terhadinya penurunan pada tahun 2022 2,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 33 persen atau 0,50 persen.
Politisi Gerindra Papua ini menambahkan, jika sidang LKPJ terhadap tahun anggaran 2022 ini tentunya dilalui rapat – rapat DPR Papua bersama pemerintah sabagai mitra.
“Tentunya terdapat banyak cacatan yang bersifat saran dan kritik melalui Rapat TAPD, Pidato DPR Papua, Pandangan Gabungan Komisi-Komisi DPR Papua kiranya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan,” tegas Natan Pahabol. (Tiara).
Caption Foto : Herlin Beatrix Monim, SE, MM sebagai pelapor Fraksi NasDem DPR Papua menyampaikan pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna III yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Kamis 27 Juli 2023, petang. (Foto Tiara).
