Ketua FPK Kabupaten Jayapura Manase Bernat Taime didampingi Sekretaris FKP Jhon Maurits Suebu dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah AMPI Nelvis K.Kanobi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (20/11/2023).
Sentani – Forum Peduli Kemanusiaan (FKP) Kabupaten Jayapura dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) meminta DPRD untuk mengutamakan rapat paripurna yang membahas kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Permintaan itu disampaikan Ketua FPK Kabupaten Jayapura Manase Bernat Taime dalam jumpa pers di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (20/11/2023).
“Terlebih kita sudah di akhir tahun. Seharusnya DPRD lakukan Sidang tentang Raperda Pajak untuk kontribusi Daerah, lalu RIPDA untuk tahun 2024. Hal ini yang seharusnya dilakukan,” katanya.
“Jadi bukan sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura seperti sekarang ini,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris FKP Jhon Maurits Suebu menyayangkan rapat Paripurna DPRD tentang pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang dilakukan dengan cepat, sementara sidang yang berpihak kepada masyarakat tidak dilakukan dengan tepat waktu dan seolah diabaikan.
“Karena kita tahu sendiri, saat ini sudah memasuki tutup tahun, lalu kapan lagi sidang akan dilakukan?,” tanya Maurits.
Dikatakan, sidang yang membahas Raperda Non APBD itu penting, karena ini menyangkut kepentingan rakyat.
Selain itu, banyak hal yang DPRD harus perhatikan seperti nasib tenaga honorer, pembahasan Raperda, Non APBD, dan hak – hak Nakes yang dipotong.
“Namun hari ini yang diutamakan adalah rapat pergantian ketua DPRD sementara persoalan rakyat diabaikan. Dan menurut saya ini keliru,” katanya.
Untuk itu, Ia mengingatkan DPRD untuk mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya.
“Apabila hal ini tidak diindahkan DPRD, kami dari FKP akan terus persoalkan ini,” tandasnya.
Ditempat sama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Nelvis K.Kanobi merasa kecewa terhadap situasi yang terjadi di DPRD Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, DPRD sedang tidak memperhatikan kepentingan rakyat di akhir periode mereka. “Terutama tentang sidang-sidang yang seharusnya DPRD lakukan diakhir tahun tapi justru tidak dilakukan,” ujarnya.
DPRD kata Nelvis lebih mementingkan kelompok, golongan, perorangan di dalam lembaga tersebut.
“Karena ini yang terjadi seperti rapat paripurna hari ini tentang pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Jadi bukan kepentingan masyarakat yang diutamakan tapi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi dan ini yang kami sayangkan,” pungkasnya.
