Merauke – Proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu di Provinsi Papua dan seluruh Provinsi pemekaran sementara bergulir.
Dukungan transparansi pada proses seleksi dan tertibnya pentahapan diharapkan berbagai pihak termasuk para tokoh-tokoh masyarakat.
Thimotius N. Gedy selaku Ketua Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan menilai bahwa pihak Panpil masih kurang transparan sehingga terkesan ada kepentingan tertentu dengan mengutamakan kelompok tertentu.
Pihaknya menilai rekrutmen MRP maupun Bawaslu sifatnya penting untuk keberlangsungan pembangunan baik bagi Papua maupun wilayah pemekaran. MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua harus ada pada Provinsi pemekaran sebagai representasi masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Kami dari Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI mendukung rekrutmen MRP karena ini lembaga independen yang sangat penting yang perlu kita dukung bersama. Proses seleksi harus benar-benar transparan,” ucapnya.
“Karena ini adalah rekrutmen MRP, maka tim sel harus benar-benar memperhatikan ketokohan sebagai representasi masyarakat, baik dari adat, agama, maupun perempuan dan seharusnya sesuai dengan Pergub yang ada,” kata Thimotius dalam siaran pers, Selasa (27/6/2023).
Sementara, terkait rekrutmen Bawaslu, Thimotius meminta tim seleksi lebih jeli dan teliti dalam menyeleksi para calon. Calon dengan trake record tidak baik, sebaiknya tidak diakomodir lolos.
“ini lembaga yang sangat penting dalam kompetisi Pemilu, sehingga saran kami kepada negara agar proses seleksi berjalan dengan baik, calon yang memiliki track record jelek tidak usah diakomodir. Jangan calon yang tergabung dengan partai politik, karena kalau sampai politik masuk maka jangan harap akan ada Bawaslu yang independen,” ucapnya.
“Karena Bawaslu adalah pengawas jalannya Pemilu, maka kalau tidak netral ya bisa ada kecurangan saat pelaksanaan Pemilu nanti, makanya proses ini harus teliti dan transparan,” sambung Thimotius.
Pihaknya juga berharap pada Pemilu 2024 mendatang, seluruh masyarakat Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara akan mampu membawa perubahan bagi Provinsi Papua Selatan khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya,
“Untuk pentahapan Pemilu, kami dukung dan kami sarankan kepada warga negara Indonesia di Papua Selatan jangan sampai tidak menggunakan hak politik, karena dengan hak politik itu mampu membawa perubahan bagi kita di Selatan dan Indonesia. Jadi mari kita jaga Kamtibmas bersama, waspadai politik hitam dan adudomba,”pungkasnya.
