“Dinilai Tak Menghargai Gubernur Papua”
Jayapura – Pernyataan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang meminta pemerintah pusat untuk menunjuk penjabat gubernur paling lambat akhir Maret 2022, dengan alasan kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH yang tengah menjalani proses pengobatan, kini menjadi polemik di sejumlah Legislator dan kalangan intelektual Pegunungan Tengah Papua, tapi juga Akademisi pun serius menanggapi hal tersebut.
Kepala Suku Laapago, Purn Paus Kogoya pun sangat geram menanggapi pernyataan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua itu.
Benny Kogoya, sebagai inteletual Pegunungan Tengah Papua yang juga masih kerabat dekat atau keluarga dari Gubernur Lukas Enembe, SIP. MH, menganggap bahwa pernyataan itu sangat keliru dan tak mendasar.
Untuk itu, mantan Ketua DPRK Tolikara itu dengan tegas meminta Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang telah membuat statement tersebut agar segera meminta maaf kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.
“Pernyataan kepala suku itu menjadi blunder. Kami dari keluarga bapak Lukas Enembe meminta agar Forum Peduli Kemanudiaan dan Tokoh Adat Papua, atau Kepala Suku Sentani, Jackob Fiabetauw segera meminta maaf kepada keluarga bapak Lukas Enembe, karena bapak Lukas Enembe saat ini ada di Singapura tengah menjalani pengobatan dan sudah dalam keadaan sehat wal afiat dan beliau tidak sakit fatal,” tegas Benny Kogoya dalam Jumpa Pers di Café Humbold Kota Jayapura, Kamis sore, 6 Januari 2021.
Bahkan, pernyataan dari Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Sentani itu dinilai tidak menghargai Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan sangat tendensius serta menyudutkan Gubernur Papua, padahal saat ini beliau masih aktif bekerja.
“Pernyataan itu sama saja merongrong pemerintahan Pemprov Papua dibawah kepemimpinan bapak Lukas Enembe yang dilantik secara resmi. Jadi, kami harap mereka segera meminta maaf secara resmi kepada keluarga bapak Lukas Enembe maupun rakyat Papua,” tandas Benny.
Pasalnya, kata Benny Kogoya, mereka telah menyinggung masalah kesehatan Lukas Enembe, padahal kesehatan itu adalah privasi seseorang. Kecuali beliau berhalangan tetap. Tapi ini Gubernur Lukas Enembe sudah dalam keadaan sehat wal afiat dan pada 10 Januari 2022 nanti sudah kembali dan berada di Jayapura untuk aktif bekerja seperti biasa.
“Kami ingatkan, jangan sampai dengan adanya pernyataan seperti itu, membuat keadaan menjadi memburuk. Untuk itu, mari kita semua wajib menjaga situasi dan kondisi di Papua agar tetap aman dan damai,” imbaunya.
Namun jika berbicara kepentingan politik, Benny Kogoya berpesan untuk tetap bersabar dan itu tentunya akan dilakukan pada Pilkada tahun 2024, mendatang.
“Jadi, kami imbau kepada warga Sentani atau kepala suku yang merasa tidak senang atas kinerja bapak Gubernur, agar disampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun, tapi tidak menyingung masalah kesehatan beliau,” ujar Benny.
Ketua Adat Laapago, Purn Paus Kogoya, SIP juga sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Peradilan Adat Suku Sentani, Jackob Fiabetauw itu.
“Saya atas nama kepala suku Laapago menyatakan bahwa pernyataan itu keliru dan tidak mendasar. Sebab, pemilihan kepala daerah itu, berlangsung secara demokrasi dan bapak Lukas Enembe masih memimpin,” tekannya.
Apalagi tandas Paus Kogoya, ada aturan perundang-undangan menyangkut penunjukan penjabat gubernur itu.
Sehingga, yang berhak menyampaikan hal itu adalah DPR Papua dan MRP, bukan kepala suku atau masyarakat.
“Jadi, saya atas nama kepala suku Laapago dan sekitar 300 kepala suku di Pegunungan Tengah Papua, menolak dengan keras permintaan penunjukkan penjabat gubernur itu. Lantaran hal itu tidak benar,” tegas Paus Kogoya dengan nada lantang.
Selain itu, Paus Kogoya juga menilai jika aspirasi yang disampaikan oleh pihak Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua itu penuh dengan kepentingan politik tertentu yang dengan sengaja untuk menjatuhkan nama baik Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Padahal lanjut Paus Kogoya, Provinsi Papua diera kepemimpinan Gubernur Lukas Enemba nampak banyak sekali keberhasilan dan perubahan pembangunan yang sudah ditorehkan, termasuk pelaksanaan PON XX Tahun 2021 yang berjalan dengan sukses dan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat Papua.
“Coba pikir dengan baik, pembangunan Papua saat ini dibawah kepemipinan bapak Lukas Enembe sangat luar biasa bersama Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga SDM anak-anak Papua,” tekannya.
Kendati kondisi Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan sakit, namun kata Paus Kogoya, beliau itu tetap bekerja untuk menjalankan tugasnya sehari-hari.
“Jadi, pemerintahan ini tetap berjalan seperti biasa, meski beberapa pekan ini memang beliau tak ada di tempat karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri. Jadi, pernyatan kepala peradilan adat itu tidak benar, kalau kondisi kesehatan gubernur turun dratsis. Apalagi tidak ada koordinasi dengan para kepala – kepala suku yang lain di Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu tokoh intelektual Pegunungan Tengah Papua, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Tolikara, Yan Wenda, S.Sos mengatakan, jika tuntutan Forum Peduli Kemanusiaan dan Kepala Peradilan Adat Suku Sentani yang sudah meminta pemerintah pusat untuk menunjuk penjabat gubernur, lantaran mereka menganggap bahwa Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan sakit, itu sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai aturan yang berlaku.
Apalagi tandas Yan Wenda, Gubernur Lukas Enembe ini dipilih secara demokrasi oleh rakyat dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan beliau pun akan memimpin hingga 2023.
“Jadi, pemerintah pusat juga tidak punya hak untuk memberhentikan beliau. Itu semua ada aturan dan mekanismenya. Jadi sebaiknya tolong berikan pendidikan politik kepada generasi muda dengan sebaik baiknya,” ujar Yan Wenda.
Yang jelas tambah legislator DPRK Tolikara itu, Gubernur Lukas Enembe masih bisa bekerja dan masih aktif menjalankan tugasnya dengan baik. Terbukti beliau mampu mensukseskan pelaksanaan PON XX Tahun 2021.
“Coba pikir dengan baik, hanya di era kepemimpinam Lukas Enembe yang menonjol pembangunanya. Beliau telah berhasil mengangkat derajat Papua hingga Papua terkenal dimana mana bahkan ke manca negara lewat ivent akbar yaitu PON XX 2021,” tuturnya.
“Kalau kamu mau jadi gubernur, ya tunggu di Pilkada tahun 2024 nanti. Ini masih belum, jangan terlalu berambisi dengan menyudutkan bapak Lukas Enembe. Sebaiknya bersaing secara sehat tanpa harus menjatuhkan seseorang,” timpalnya.
Sekretaris DPW LIRA Papua, Yohanis Wanane juga menambahkan, pernyataan yang meminta penunjukkan penjabat gubernur itu sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga pihaknya ikut menolak dengan tegas pernyataan itu.
“Menurut kami, tuntutan dari Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani yang mendesak pemerintah pusat menunjuk penjabat Gubernur Papua itu, adalah pernyataan yang keliru dan sangat menyesatkan bahkan hal itu dapat berpotensi sebagai hal – hal yang bisa membuat terjadinya kesalahpahaman di tingkat akar rumput,” tandas Yohanis Wanane.
Bahkan, pihaknya pun menilai jika pernyataan itu sangat janggal, lantaran tidak menyebut alasan – alasannya sehingga terkesan penuh dengan kepentingan tertentu, sehingga ini bisa menjadi bola panas.
Namun, terlepas dari semua itu, DPW LIRA Papua sangat mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe yang hingga saat ini masih terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Meski, saat ini beliau dalam proses pemulihan dari sakit.
“Jadi kami harap, menyangkut soal kesehatan beliau jangan disinggung karena itu privasi dari bapak gubernur sendiri,” pesannya.
Masih di tempat yang sama, Pakar Hubungan Luar Negeri Provinsi Papua sekaligus Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung ketika dihubungi Pasific Pos lewat via telepon menjelaskan, terkait soal polemik tentang kinerja dan juga kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe itu ada lembaga dan pemerintahan yang mengaturnya dan itu kan ada undang-undangnya.
“Jadi, saya meminta kepada semua warga masyarakat Papua terutama mereka yang telah memberikan komentar yang berdasar, bahwa dalam kondisi Gubernur Lukas Enembe seperti ini harusnya kita memberikan mendukung penuh agar beliau cepat pulih dan bisa kembali untuk mempimpin dalam pemerintahan di Provinsi Papua,” ujar Marinus.
Dikatakan, mengingat ini masuk tahun politik sehingga apa pun statemen dan apa pun pernyataan dari kelompok – kelompok kepentingan yang ada di Papua dan yang ada hubungannya dengan kekuasaan di Papua, itu akan sealu dibaca sebagai bagian dari satu taktik politik untuk memenangkan opini publik di Papua.
“Dan tentu syarat syarat kepemimpinan Gubernur Papua itu pasti akan ditunggangi. Dan tentunya akan ditunggangi oleh mereka mereka yang punya kepentingan untuk merebut kursi Gubernur Papua tahun 2024 mendatang,” ucapnya.
Kendati demikian diakui, sebagai masyarakat sipil memang kita perlu ikut mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
“Tapi jangan kita menyampaikan pandangan pandangan negatif, sebab itu akan menimbulkan kegaduhan politik, itu dapat menimbulkan kegaduhan keamanan yang lebih luas lagi. Kita perlu arif dan bijaksana dalam menyikapi isu isu yang menyesatkan. Karena itu marilah kita arif dan bijaksana dalam menepis isu-isu di Papua,” tandas dosen Uncen itu.
Menurut Marinus, ada bagusnya semua elit politik yang ingin merebut kekuasaan di 2022, janganlah kalian membuat kegaduhan di balik pernyataan kelompok kelompok kepentingan yang ada di Provinsi Papua, akan tetapi maju dengan terhomat dan bersaing secara sehat, tidak perlu saling menjatuhkan.
Oleh karena itu, ia mengajak untuk bersama sama mendukung dan menjaga keamanan di Papua yang tertib dan juga bersama sama memberikan dukungan penuh serta moril kepada kepemimpinan Wakil Gubernur Papua kedepan nantinya.
Sekali lagi Marinus Yaung menegaskan, terkait soal bapak Gubernur Lukas Enembe layak atau tidaknya memimpin Papua kedepannya, itu bukan urusan masyarakat sipil di Papua. Itu ada aturannya dan sudah diatur oleh Mendagri.
“Nah, masyarakat sipil yang tidak tahu apa apa yang banyak sekali ditunggangi oleh kelompok kelompok kepentingan menjelang tahun politik ini, tolong kalian jangan membuat statemen atau pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas,” pungkasnya. (Tiara).
