Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum, HAM dan Keamanan, Emus Gwijangge mengingatkan para elit politik untuk tidak berupaya mendorong rencana pemekaran Papua, karena semata mata mengincar jabatan.
Bahkan Emus yang juga sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua ini menilai jika belakangan ini yang terkesan gencar mendorong rencana pemekaran tersebut adalah para kepala daerah atau bupati di Papua, yang telah menjabat selama dua periode.
“Jadi terkesan para bupati ini mendorong pemekaran, hanya untuk mencari jabatan baru saat periode mereka akan berakhir. Bahkan, mereka mengabaikan aspirasi masyarakat,” kata Emus Gwijangge lewat via teleponnya, Senin 20 Juni 2022.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, mestinya para bupati yang mendorong pemekaran itu hendaknya mendengar aspirasi masyarakat. Sebab selama ini DPR Papua telah menerima aspirasi dari berbagai kabupaten. Dan sebagian besar adalah aspirasi menolak pemekaran.
“Mestinya para bupati diakhir masa jabatannya menginstropeksi diri. Apakah selama mereka memimpin sudah melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Kemudian apakah kebijakannya selama ini sudah sesuai harapan rakyat atau belum,” ujar Emus sapaan akrabnya.
Namun ia tidak pungkiri ada banyak kabupaten di Papua selama ini, belum maksimal dalam layanan pemerintahan.
“Harusnya itu yang dievaluasi. Jangan terkesan karena masa jabatan sudah mau berakhir, lalu berupaya mencari jabatan baru dan mendorong pemekaran,” cetusnya.
Legislator Papua ini menambahkan, pemekaran mesti mempertimbangkam berbagai aspek. Sebab apa dampak baik dan buruknya terhadap masyarakat serta daerah.
“Jadi jangan berupaya mendorong pemekaran dengan ambisi tertentu.
Saya tidak bicara menolak atau mendukung pemekaran. Saya hanya tidak ingin ada kepentingan kepentingan tertentu di balik upaya para bupati dan tokoh politik yang mendorong pemekaran, karena dampaknya nanti rakyat yang akan merasakan,” tandas Emus Gwijangge. (Tiara).
