Jayapura, – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus M. Gwijangge, ST menegaskan, jika hari ini rakyat Papua tidak butuh pemekaran provinsi dan uang. Seperti yang digodok oleh pemerintah pusat dalam undang-undang 21, pasal 34 tahun.
“Dua masalah ini orang Papua tidak butuh itu, karena saat ini, Orang Papua hanya butuh pelurusan sejarah Papua. Jadi masalahnya itu, harus dikembalikan kepada rakyat Papua, nanti mereka yang tentukan,” kata Emus M.Gwijangge, ST ketika ditemtui Pasific Pos di ruang kerjanya, Selasa (15/9), siang.
Meskipun saat ini lanjut Emus Gwijangge, pejabat lokal menilai pemekaran provinsi itu sah-sah saja, akan tetapi hampir 99 persen orang Papua tidak butuh dan tidak menginginkan pemekaran.
“Kita di Papua ini saja sudah ada dua provinsi. Papua maupun Papua Barat, sementara di Provinsi Papua ada 29 kabupaten/kota. Dan masih ada kabupaten belum jalan secara maksimal, Jadi pemekaran provinsi itu untuk siapa?. Orang Papua saja sampai detik ini mereka tidak butuh pemekaran, tidak butuh uang tapi mereka butuh untuk bagaimana agar Jakarta dan Papua harus duduk bersama untuk selesaikan persoalan Papua,”ujar Emus.
Menurut Emus Gwijangge yang juga merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua ini, yang menjadi masalah besar dari dulu hingga sekarang, lantaran pemerintah pusat belum ada niat untuk membuka ruang yang lebih bersama rakyat Papua.
“Jakarta harus buka ruang yang lebih besar untuk Papua, supaya semua dari 250 suku yang ada di Papua maupun di Papua Barat bersama dengan seluruh rakyat Papua, baik tokoh adat, tokoh gereja, DPR, MRP, juga pemerintah itu semua harus dilibatkan untuk bahas masalah Papua. Supaya kedepannya itu tidak ada masalah lagi. Kan yang sekarang kita butuh, yaitu Jakarta dan Papua harus buka ruang lalu duduk bersama,” tekannya.
Apalagi sekarang tandas legislator Papua itu, orang tidak bisa lagi rekayasa informasih juga rekayasa berita-berita. Itu sudah tidak jalan. Sehingga Pemerintah pusat itu harus melihat Papua secara luas, jangan melihat Papua dari sisi politik.
“Tapi kalau kita pakai kacamata Jakarta untuk lihat Papua dengan memberikan pemekaran seperti ini, itu tidak akan mempan dan tidak akan pernah terungkap akar permasalahannya. Karena akar permasalahannya itu harus diselesaikan secepatnya,” tandas Emus Gwijangge.
Bahkan kata Politisi Partai berlambang Mercy itu, akar persoalan Papua bukan soal makan minum, tapi bagaimana rakyat Papua ini mereka bisa hidup untuk kedepan yang lebih baik.
“Jadi ya menurut saya, dari Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, kami sangat paham karena kami sangat tahu soal pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah ini. Dari tahun 1969 hingga detik ini pelanggaran HAM di Papua kan belum pernah diselesaikan. Jadi akar permasalahan ini harus diselesaikan dulu, setelah itu baru bicara soal pemekaran. Entah mau mekarkan berapa provinsi tidak ada masalah, gol kan saja. Kalau menurut saya begitu,”jelasnya.
Sekali lagi, kata Emus, intinya selesaikan akar permasalahannya itu dulu lalu pemerintah pusat duduk, rakyat Papua duduk kemudian siapa yang fasilitasi pertemaun itu untuk duduk bersama dalam satu meja.
Namun diakui, jika pemekaran itu memang termasuk kepentingan pembangunan, hanya saja rakyat Papua tidak butuh pemekaran provinsi itu, karena pemekaran itu nantinya hanya akan dinikmati orang luar saja (non Papua).
“Buktinya sekarang Ketua DPR Papua saja bukan orang asli Papua. Termasuk di sejumlah kabupaten sudah banyak non Papua yang duduk di kursi parlemen, begitu juga di bidang Pemerintahan semua sudah diisi orang luar Papua,” ketusnya.
Sehingga sambung Emus Gwijangge, jika ada pemekaran provinsi lagi, itu sama saja memberi peluang besar kepada orang luar untuk menguasai Tanah Papua.
“Jadi stop pemekaran provinsi jika ingin menyelamatkan rakyat Papua,” tegas Emus Gwijangge dengan nada lantang.
