Timika – Pimpinan DPR Papua kembali mengirim Tim DPR Papua untuk turun memantau perkembangan hasil penyelidikan kasus pembunuhan secara mutilasi terhadap empat warga asal Kabupaten Nduga di Timika, Kabupaten Mimika yang melibatkan 6 oknum TNI-AD dari Kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad. Bahkan dua diantara oknum itu berpangkat perwira.
Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Tim DPR Papua yang terdiri dari Namantus Gwijangge, Yakoba Lokbere, Las Nirigi dan Laurenzus Kadepa menemui keluarga besar almarhum Aptor Lokbere, Juli Gwijangge, Latus Nigiri, dan Gilpinus Tini yang berlokasi di Kilo meter 11 Timika, Kabupaten Mimika dan sekaligus menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 100 juta kepada 4 keluarga korban mutilasi di rumah duka, Rabu 14 September 2022, malam.
Sebagaimana sebelumnya dalam pemberitaan, terungkap bahwa kasus mutilasi 4 warga Nduga itu, terjadi pada Selasa 22 Agustus 2022 di SP 1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekitar pukul 21.50 WIT.
Ironisnya, setelah memutilasi keempat korban itu, selanjutnya para oknum yang melalukan pembunuhan sadis itu, membungkus potongan tubuh keempat korban ke dalam karung, lalu membuangnya ke sungai di Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
Sekedar diketahui, bantuan dana ini semata mata sebagai bentuk empati dan kepedulian Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Papua serta Sekwan DPR Papua terhadap keluarga korban yang ditinggal oleh keempat Alm.
Menanggapi hal itu, perwakilan keempat keluarga korban mutilasi, Pale Gwijangge menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, Tim DPR Papua yang telah diutus untuk kembali melihat perkembangan situasi atas kasus mutilasi ini di Timika.
“Terimakasih atas bantuan dan kepedulian Pimpinan dan Anggota DPR Papua kepada kami keluarga korban. Bantuan dana sebesar Rp 100 juta itu sudah kami terima dari tiga anggota DPR Papua yang tergabung dalam Tim, yang saat ini ada sama sama kami di rumah duka. Sekali lagi terimakasih banyak, ini sangat membantu sekali, namun disini saya perlu sampaikan terkait dengan harapan keluarga kepada anggota dewan yang ada saat ini disini agar disampaikan kepada pimpinan DPR Papua bahwa yang dibunuh ini adalah benar benar warga sipil. Segala macam informasih yang beredar itukan bahasa pelaku yang dikembangkan oleh pihak keamanan (Polisi) sebagai penyidik. Sehingga kami berpendapat bahwa yang bisa menolong kami saat ini hanya DPR Papua,”kata Pale Gwijangge mewakili keluarga, semalam.
Untuk itu, lanjut Pale Gwijangge, dari rumah duka, pihak keluarga meminta agar DPR Papua segera membentuk pantia khusus (Pansus) dan terus mengawal kasus mutilasi ini hingga tuntas.
Apalagi tekannya, pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu adalah 6 oknum anggota TNI-AD, kemudian dua diantaranya berpangkat perwira. Sehingga pihak keluarga menilai Institusi TNI terlibat.
“Ini merupakan murni kriminal dan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ini kejahatan kemanusiaan. Kalau kamu orang bunuh saya punya keluarga itu biasa, tapi ini keluarga saya dibunuh lalu tubuhnya di potong potong (mutilasi) seperti ayam dan dimasukan dalam karung lalu dibuang di sungai, ini membuat hati kami sakit dan sangat marah. Sebab potongan tubuh keempat korban itu tidak lengkap. Perbuatan mereka ini sudah sangat biadab dan tidak manusiawi,” tandas Pale Gwijangge.
Sementara itu, Anggota DPR Papua dari dapil Nduga, Namantus Gwijangge, S. Ip mengatakan, dengan adanya bantuan dana untuk keluarga korban, jangan sampai masyarakat salah presepsi dalam menilai pemberian bantuan dana tersebut.
“Ini merupakan tugas kami sebagai wakil rakyat untuk melakukan pengawasan. Tujuannya untuk mengawasi dan mendampingi seluruh proses kasus mutilasi ini, sebab kami temukan banyak kendala dan rasa kewalahan masyarakat khususnya yang dialami keluarga korban. Sehingga ini sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kami DPR Papua terhadap keluarga korban,” kata Namantus Gwijangge.
Menurut legislator Papua itu, bantuan ini merupakan suatu bentuk tindakan riil pengawalan DPR Papua.
“Karena kalau kita lihat tanggapan banyak orang tentang penyerahan dana ini, mungkin ada yang menanggapinya secara negatif, karena tugas kita bukan sebagai pemyerahan bantuan. Sementara pihak keluarga korban saat ini memang sedang membutuhkan bantuan, jadi riilnya seperti itu dan kita hadir sebagai pejabat untuk membantu keluarga korban,”jelasnya.
Apalagi kata Namantus sapaan akrab Politisi Partai Perindo ini, pihaknya melihat juga banyak kebutuhan yang mendasar atau mendesak yang tidak bisa kita sampaikan kepada siapa pun, sehingga membuat kebutuhan itu menjadi lambat. Sementara ada banyak kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga.
Dikatakan, ini satu bagian dari pengawalan dan pengawasan tetapi juga kepedulian DPR Papua dalam konteks masalah ini.
“Tapi ini bukan satu bagian dari proses penyelesaian masalah. Jadi harus digaris bawahi, ini bukan satu bahagian dari proses penyelesaian masalah. Perkara tetap perkara, masalah tetap masalah dan proses tetap terus berjalan. Ketika diproses dan di vonis berapa tahun pun itu kami akan kawal tetapi ini merupakan bagian kepedulian DPR Papua dalam melihat kebutuhan terdesak dari keluarga korban. Keluarga korban mutiliasi ada 4 orang dan keluarga mereka juga banyak dan ini sangat membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak mereka,” paparnya.
Oleh karena itu Namantus Gwijange menambahkan, ini merupakan empati dan rasa kepedulian DPR Papua dan juga Sekretaris DPR Papua. Sehingga kami DPR Papua siapkan anggaran sebanyak Rp100 juta.
“Walaupun nilainya secukupnya tapi mudah mudahan bisa menutupi kekurangan atau mengisi kebutuhan keluarga korban saat ini,” ucapnya.
“Kami berharap jangan dilihat dari jumlah atau nilainya, tapi ini merupakan bentuk rasa empati dan rasa kepedulian kami terhadap keluarga korban semoga bisa memenuhi kekurangan dan kebutuhan lainnya. Ini tindakan riil DPR Papua sehingga memberikan bantuan dana yang tujuannya semata mata hanya ingin membantu mengatasi keperluan mendesak dari pihak keluarga korban,” timpalnya. (Tiara)
