MERAUKE – Ketua DPRD Kabupaten Merauke yang juga sebagai Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Merauke, Benjamin Izaak Latumahina mengungkapkan bahwa sektor pendidikan juga menjadi fokus perhatian pihaknya sehingga telah dibentuk sebuah tim yang disebut ‘Tim Kurikulum Gotong Royong’ guna mencermati seluruh persoalan pendidikan di daerah ini.
Memang diakui, di tengah pandemi saat ini yang lebih difokuskan adalah bidang kesehatan dan ekonomi kesejahteraan. Namun harus diingat juga bahwa sektor pendidikan memiliki peranan penting, apalagi dengan adanya pandemi, kondisi pendidikan semakin terpuruk. “Oleh sebab itu menjadi catatan penting, bagaimana kita bisa fokus terhadap pendidikan khususnya di Papua.
Tim yang kita bentuk terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya, antara lain pengacara, dosen dan guru. Kurikulum ini menjadi topik hangat yang selalu didiskusikan dengan harapan dapat didorong,”jelas Benjamin saat mendapat kunjungan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrassar di kediamannya, Minggu (29/8).
Dengan kedatangan staf khusus kali ini, ia mengharapkan menjadi jembatan untuk penyampaian informasi kepada pihak Kementerian Pendidikan agar kurikulum tersebut dapat diterapkan lebih spesifik di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke.
Dijelaskan, terdapat 112 kampung lokal di Kabupaten Merauke dan di sektor pendidikan benar-benar mengalami keterbatasan, dalam hal ini ketersediaan tenaga guru dan minimnya sarana prasarana. Untuk itu masalah SDM menjadi salah satu fokus perhatian untuk mengatasi masalah ini, bahkan sempat terpikirkan mengenai kehadiran sekolah khusus lulusan guru yang bisa langsung diangkat sebagai PNS.
Dengan demikian tenaga guru yang akan bertugas di 179 kampung khususnya di kampung lokal dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu Guntur Ohoiwutun selaku anggota Tim Kurikulum Gotong Royong menambahkan, permasalahan pendidikan di Papua memang belum dapat terselesaikan hingga saat ini.
Hampir di seluruh Papua manajemen pendidikannya masih lemah, artinya tata kelola untuk pendidikan belum berjalan maksimal. Berkaitan dengan situasi pendidikan tersebut, menurutnya perlu ada semacam kebijakan pusat yang memberikan ruang lebih luas tanpa meninggalkan konsep-konsep sistem pendidikan yang ada di tingkat nasional.
“Terkait dengan distribusi tenaga dan pemanfaatan anggaran yang ada untuk menggerakkan pendidikan seharusnya bisa lebih maksimal. Solusi yang coba kita tawarkan setelah beberapa kali melakukan diskusi adalah inovasi terkait dengan kurikulum. Semoga ini menjadi gambaran, bagaimana kita mendorong pengembangan pendidikan di Papua Selatan,”jelasnya. (Istya Sari Utami)
